Trivia: SBY Ungkap Alasan Indonesia Keluar OPEC, Berawal dari Status Importir Minyak

Mantan Presiden SBY membeberkan alasan di balik keputusan Indonesia keluar dari OPEC, yang ternyata dipicu oleh perubahan status negara dari produsen menjadi importir minyak.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini membuka suara mengenai keputusan penting Indonesia di kancah global. Ia mengungkapkan alasan di balik keluarnya Indonesia dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang sempat menjadi sorotan.

Pernyataan tersebut disampaikan SBY dalam acara bertajuk “Delivering Impactful Energy Transition” yang berlangsung di Jakarta pada Senin lalu. SBY menjelaskan bahwa perubahan status Indonesia menjadi negara importir minyak merupakan pemicu utamanya.

Keputusan ini diambil pada masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI, ketika Indonesia tidak lagi memenuhi kriteria sebagai negara pengekspor minyak. Kondisi ini secara otomatis membuat keanggotaan Indonesia di OPEC menjadi tidak relevan lagi.

Pergeseran Status Indonesia di Kancah Minyak Dunia

Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti perubahan signifikan dalam status Indonesia terkait produksi minyak bumi. Ia menegaskan bahwa pola pikir "kita kaya minyak" yang selama ini melekat pada bangsa Indonesia kini tidak lagi relevan dengan kondisi aktual.

SBY mengenang masa ketika ia menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999, di mana produksi minyak Indonesia masih berada di level 1,5 juta barel per hari (bph). Namun, angka produksi tersebut terus mengalami penurunan drastis secara bertahap hingga saat ini.

"Kalau mindsetnya itu kita ini kan kaya minyak, bisa berbuat apa saja, kita masuk OPEC," tutur SBY. Ia menjelaskan bahwa mindset tersebut menjadi keliru dan tidak tepat ketika Indonesia telah berubah status menjadi negara net importir minyak, bukan lagi pengekspor.

Perubahan status ini secara otomatis membuat keanggotaan Indonesia di OPEC menjadi tidak relevan lagi, karena tujuan utama organisasi tersebut adalah mengoordinasikan kebijakan produksi dan harga minyak di antara negara-negara pengekspor. Ketika Indonesia justru membutuhkan pasokan dari luar, posisinya di OPEC menjadi paradoks.

SBY menekankan pentingnya membuang pemikiran bahwa Indonesia masih kaya minyak atau sangat bergantung pada minyak bumi. Menurutnya, pandangan yang keliru tersebut justru menjadi penghambat utama dalam mencari dan mengembangkan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Mendorong Transisi Energi dan Produksi Migas Terkini

Sejalan dengan perubahan status tersebut, SBY sangat mendukung upaya transisi energi di Indonesia. Ia mendorong pergeseran menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) secara masif.

Dengan beralih ke EBT, Indonesia dapat secara signifikan mengurangi ketergantungannya yang tinggi terhadap minyak bumi. "Kita harus shift betul, pindah ke yang sifatnya renewable, betul-betul renewable," tegas SBY, menekankan urgensi perubahan ini.

Di sisi lain, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan capaian produksi migas terkini yang cukup positif. Pada bulan Juni 2025, produksi minyak mencapai 608,1 MBOEPD, melampaui 100,5 persen dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 605 MBOEPD.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa rata-rata produksi minyak pada semester I 2025 mencapai 602,4 MBOPD, atau sekitar 99,5 persen dari target. Ia juga menyoroti bahwa target lifting minyak dari Kementerian ESDM seringkali tidak tercapai dalam rentang waktu 2008 hingga 2024.

Namun, Bahlil menyatakan optimisme dengan capaian saat ini. "Kita lihat Januari di 599,6 sampai Juni sudah 608,1 BOPD. Target APBN 605. Ini terjadi kenapa? Banyak orang mengatakan enggak mungkin tercapai APBN," ujarnya dalam konferensi pers pada 11 Agustus.

Selain minyak, produksi gas bumi pada Juni 2025 juga mencatat angka impresif, mencapai 1.146,4 MBOEPD. Angka ini melampaui target sebesar 114 persen, dengan rata-rata produksi semester I 2025 mencapai 1.199,7 MBOEPD. Akumulasi produksi minyak dan gas bumi pada semester I 2025 totalnya mencapai 1.754,5 MBOEPD, jauh di atas target APBN 2025 sebesar 1.610 MBOEPD.

Sumber: AntaraNews