Dari Geopolitik ke Fiskal: Dampak Perang Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia

Lonjakan harga minyak global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah menjadi sinyal serius bagi perekonomian Indonesia. Dalam forum diskusi yang digelar GREAT Institute, para ekonom dan pemangku kepentingan menilai bahwa dinamika ini tidak lagi sekadar isu eksternal, melainkan telah menjelma menjadi tekanan nyata terhadap stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, membuka diskusi dengan menekankan keterkaitan langsung antara konflik global dan kondisi domestik.

"Tak bisa dimungkiri, saat ini dunia tengah menghadapi persoalan energi seiring perang di Timur Tengah. Kita lihat, negara-negara tetangga sudah mulai mengalami kenaikan harga BBM sebagai dampak langsung dari perang Iran–Israel–Amerika Serikat," ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan realitas bahwa Indonesia, sebagai negara net importir energi, berada pada posisi rentan terhadap guncangan harga global.

Dari sisi makroekonomi, tekanan utama terlihat pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Asumsi harga minyak sebesar 70 dolar AS per barel dalam APBN 2026 kini jauh tertinggal dibanding realisasi pasar yang sempat mendekati 120 dolar AS. Ketimpangan ini berimplikasi langsung pada pelebaran defisit fiskal. Dalam skenario yang dipaparkan tim GREAT Institute, defisit berpotensi meningkat hingga 3,80–4,30 persen terhadap PDB jika harga minyak bertahan di kisaran tinggi.

Peneliti GREAT Institute, Yossi Martino, menegaskan dampak tersebut tidak terelakkan. "Indonesia pasti terimbas perang ini," katanya. "Turbulensi global akibat kenaikan harga minyak dengan nyata berpengaruh pada ekonomi kita." Setiap kenaikan harga minyak tidak hanya meningkatkan biaya impor, tetapi juga memperbesar beban subsidi energi yang selama ini menjadi instrumen utama menjaga stabilitas harga domestik.

Di sisi kebijakan, pemerintah dinilai masih berada pada tahap mitigasi. Anggota Dewan Energi Nasional, Mohamad Fadhil Hasan, menyatakan bahwa kondisi saat ini belum masuk kategori krisis. "Berdasarkan identifikasi, cadangan BBM kita masih aman menurut Pertamina. Jadi langkah-langkah yang diambil masih mitigasi dan adaptasi," ujarnya. Namun, pendekatan ini lebih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan struktural.

Pandangan berbeda datang dari legislatif. Sartono Hutomo menilai bahwa tekanan fiskal hanya ditunda, bukan dihindari. "Asumsi APBN kita 70 dolar per barel, sementara realitas jauh di atas itu. DPR mengapresiasi belum adanya kenaikan harga BBM, tapi ini hanya menggeser beban," katanya. Ia menambahkan, "Tetap harus ada penyesuaian harga di masa datang. Kredibilitas kebijakan dan transparansi akan menjadi kunci." Pernyataan ini mencerminkan dilema klasik: menjaga daya beli masyarakat atau mempertahankan kesehatan fiskal.

Kerentanan Indonesia semakin terlihat dari sisi ketahanan energi. Cadangan energi nasional yang hanya berkisar 20–25 hari jauh di bawah standar internasional sekitar 90 hari. Kondisi ini mempersempit ruang manuver ketika terjadi gangguan pasokan global. Dari perspektif pertahanan, Priyanto menyoroti dimensi risiko yang lebih luas. "Karena kita net importir, ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga stabilitas sosial dan pertahanan," ujarnya. Ia menekankan bahwa transformasi menuju ketahanan energi merupakan kebutuhan strategis, bukan sekadar opsi kebijakan.

Senada dengan itu, Pujo Widodo menyoroti keterbatasan daya tahan energi nasional. "Ketahanan kita sekitar 21 hari, sementara harga minyak dunia sempat menyentuh 120 dolar per barel," katanya. Ia mendorong langkah diversifikasi energi dan penguatan jalur pasokan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Di tengah tekanan tersebut, sejumlah pelaku industri melihat peluang transformasi. Yudo Dwinanda Priaadi menilai momentum krisis dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi. "Ini saat yang tepat untuk percepatan energi baru, termasuk PLTS dan bahkan PLTN. Jangan sampai kita kehilangan momentum," ujarnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa krisis dapat menjadi katalis reformasi, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan dan elektrifikasi.

Sementara itu, sektor energi konvensional masih memainkan peran penting. Perwakilan industri batubara menegaskan bahwa sumber daya domestik dapat menjadi bantalan jangka menengah, terutama melalui hilirisasi seperti gasifikasi. Di sisi lain, sektor transportasi juga mulai menunjukkan kesiapan adaptasi, baik melalui penggunaan biofuel seperti E85 maupun efisiensi mesin kendaraan.

Namun demikian, dimensi sosial-ekonomi tidak bisa diabaikan. Ketua KSPSI, Jumhur Hidayat, menawarkan pandangan pragmatis. "Menurut saya, tak soal harga BBM naik dulu, toh setelah perang bisa turun lagi, dibanding defisit yang makin besar," katanya. Ia juga menyoroti potensi peluang kerja di sektor teknis sebagai dampak dari kebutuhan mitigasi krisis energi.

Secara keseluruhan, dinamika ini menegaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan ganda: menjaga stabilitas jangka pendek sekaligus melakukan reformasi struktural jangka panjang. Ketergantungan pada impor energi, beban subsidi yang besar, serta rendahnya cadangan energi menjadi kombinasi risiko yang tidak bisa lagi diabaikan.

Krisis ini pada akhirnya menempatkan Indonesia di persimpangan kebijakan. Pilihannya bukan lagi antara mempertahankan status quo atau berubah, melainkan bagaimana melakukan transformasi secara terukur tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, reformasi energi mulai dari diversifikasi sumber, efisiensi konsumsi, hingga penguatan cadangan strategis menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.