Tolak Perhitungan PP Nomor 51, Buruh Ngotot Minta Kenaikan UMP 2024 Sebesar 15 Persen

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa variasi dalam kenaikan UMP untuk tahun 2026 cukup signifikan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan respons terhadap permintaan kelompok pekerja mengenai peningkatan upah minimum untuk tahun 2026.

Secara formulasi penghitungan, pemerintah juga bakal meminta masukan dari akademisi agar UMP 2026 bisa ketok palu.

Presiden Prabowo memutuskan Upah Minimum Nasional 2025 naik sebesar 6,5 persen dari tahun 2024. Segini bocoran prediksi kenaikan UMP di Jakarta.

Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.

Selama lima tahun terakhir, terutama pada tahun pertama, upah minimum tidak mengalami kenaikan di seluruh Indonesia.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan UMP di 2024.

Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.

Kehidupan buruh kini seperti budak sistem oligarki.

Said Iqbal mengatakan, seharusnya kenaikan upah pegawai swasta lebih tinggi daripada pegawai negeri.

Besaran indeks tertentu yang tertuang dalam PP 51/2023 sudah sesuai kajian ekonomis dan demografis.

Aksi unjuk rasa itu karena permintaan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan.

Jika disetujui, ini berarti kenaikan UMP kali ini lebih tinggi dari kenaikan tahun 2024 ke 2025 yang di angka 6,5 persen, begitu pula tahun-tahun sebelumnya.

Dia menyebut untuk formula upah minimum masih menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.

Yang lebih penting bukan sekadar besaran persentase kenaikan upah, melainkan bagaimana daya beli buruh tetap terjaga.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan bersinergi dalam menetapkan upah minimum daerahnya.

Upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja.

Jumlah kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 di Jawa & DIY.

Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap tekanan ekonomi yang dapat memicu hambatan pada dunia usaha.

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, kebijakan Upah Sektoral Jawa Barat Makin merugikan.

KSPI menyoroti ketimpangan upah nasional setelah buruh pabrik Karawang disebut menerima upah lebih tinggi dari pegawai bank di Jakarta.

Bobby menjelaskan, penetapan UMP Sumut 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Edy mengingatkan, PP 36/2021 sudah mengunci kewajiban gubernur untuk menetapkan UM provinsi paling lambat 21 November.