Ternyata KUR Perumahan Rp130 Triliun Baru Bisa Disalurkan Tahun Depan

Program ini dirancang untuk mendukung pembangunan sektor perumahan sekaligus membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah.

Perpanjangan tenor KPR tersebut diestimasi bakal meringankan cicilan rumah subsidi hingga di bawah Rp1 juta per bulan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa perseroan menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp8 triliun sepanjang tahun 2026.

Pemerintah resmi menaikkan plafon KUR menjadi Rp320 triliun pada 2026 dan menghapus batasan pengajuan pinjaman bagi UMKM, dengan bunga flat 6%. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2026, bertujuan mendukung pertumbuhan usaha.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan bunga pinjaman KUR sebesar 6 persen secara flat untuk beberapa pengajuan.

BRI menegaskan komitmennya sebagai pendorong ekonomi rakyat dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130,2 triliun kepada 2,84 juta debitur.

Kementerian PKP meluncurkan Kredit Program Perumahan untuk UMKM, sebuah terobosan yang tak hanya tingkatkan ketersediaan rumah tapi juga genjot pertumbuhan ekonomi nasional. Simak detailnya!

Program KUR Perumahan di era Presiden Prabowo Subianto diprediksi ciptakan jutaan lapangan kerja dan jadi angin segar bagi UMKM. Bagaimana skema dan dampaknya?

Program KUR Perumahan yang baru dialokasikan Rp130 triliun era Presiden Prabowo Subianto tawarkan bunga rendah 5-6%, jadi angin segar dan peluang besar bagi UMKM. Simak selengkapnya!

Dana ini diharapkan dapat terserap secara optimal demi memperkuat ekosistem perumahan rakyat.

Danantara akan menambah alokasi KUR perumahan hingga Rp250 triliun tahun depan. Program ini prioritas pemerintah untuk UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Bagaimana dampaknya bagi ekonomi?

Adapun kontraktor UMKM yang bisa mengantongi KUR tersebut, memiliki kriteria kecukupan modal hingga Rp5 miliar, dengan turn over atau penjualan sampai Rp50 M.

Bank NTB Syariah kembali aktif sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah tujuh tahun vakum, memperluas akses pembiayaan UMKM dan memperkuat ekonomi daerah.

Menekraf Teuku Riefky Harsya, mengatakan ekonomi kreatif dan UMKM memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja & memperkuat ekonomi rakyat.

Kisah inspiratif Slamet, pengusaha wingko babat di Semarang, menunjukkan bagaimana Akses Pembiayaan UMKM mampu membuka jalan bagi pengembangan dan keberlanjutan usaha tradisional, dari modal kecil hingga ratusan juta.

PT Askrindo mencatat total nilai Pertanggungan KUR Askrindo mencapai Rp810,3 triliun hingga Maret 2026, menegaskan komitmennya dalam mendukung inklusi keuangan dan penguatan UMKM di Indonesia.

Menjadi Mantri BRI berarti harus siap turun langsung ke lapangan. Bagi Hany, tugas ini tantangan baru yang tidak ringan, terutama terkait kondisi geografis.

Pemerintah Kabupaten Garut meluncurkan program Kredit Garut Hebat untuk mempermudah akses permodalan UMKM, menjanjikan skema inovatif dan kolaborasi strategis demi kemajuan ekonomi daerah yang lebih pesat.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat Penyaluran Pembiayaan Perumahan mencapai Rp129,97 miliar hingga April 2026, memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 3.107 rumah untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua Barat Daya tahun ini, sebuah peningkatan signifikan yang bertujuan mendorong ekonomi lokal dan meningkatkan kual

Realisasi puluhan ribu unit rumah subsidi di Jawa Barat pada tahun 2025 diproyeksikan akan mendorong perputaran ekonomi senilai Rp8 triliun, sekaligus menciptakan ratusan ribu lapangan kerja.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen mengawal optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung, mendorong percepatan realisasi program perumahan bagi masyarakat.

Pemerintah Indonesia berencana merenovasi 5.000 unit rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun ini, peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, demi mewujudkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong ekonomi lokal melalui p

Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen penuh mendukung percepatan administrasi pembiayaan perumahan dan optimalisasi penyerapan KUR Perumahan, membuka akses hunian layak serta memajukan UMKM di wilayahnya.