Ternyata, Ini Urgensi Pemerintah Segera Sahkan Revisi Permendag untuk Atur Tiktok Shop

Pemerintah diminta untuk segera mengesahkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan no 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE). Ini untuk mengatur TikTok Shop yang beroperasi bersamaan dengan media sosial TikTok.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 terkait dengan perdagangan elektronik akan segera diterbitkan pekan ini. Pengesahan tinggal menunggu izin Presiden Jokowi.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan, aturan ini cukup mendesak, namun tetap harus bisa menjawab tantangan perubahan teknologi.

“Lebih cepat lebih baik, tapi harus berkualitas dan menjawab tantangan perubahan teknologi dan layanan yang ada,” kata Heru saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (22/9).

Heru mengatakan, perkembangan TiktTok Shop saat ini, sebenarnya mereka adalah media sosial, namun memberikan layanan perdagangan online atau e-commece atau disebut social commerce.

Sebenarnya, UMKM Indonesia bisa saja bersaing di platform media online atau social commerce, karena semua memberikan peluang yang sama. Namun, ada persoalan di mana belum semua UMKM di Indonesia Go Digital.

Selain itu, ancaman lain menurut Heru yaitu terkait algoritma TikTok. Dalam pandangan Heru, TikTok harus membuka algoritmanya kepada pemerintah. Sebab, dikhawatirkan ada penyalahgunaan algoritma.

"Dikhawatirkan dengan algoritma tersebut, produk yang dijual jadinya produk yang berasal dari luar negeri semua," kata Heru.

Heru mengatakan, pemerintah harus tegas pada pemain industri digital di Indonesia. Tak hanya TikTok shop tapi juga e-commerce lain yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

“Harus tegas tak boleh pandang bulu, apa marketplace lokal atau asing gak ikut aturan kita lakukan pemblokiran atau pelarangan. Sebenarnya kita tidak anti kedatangan aplikasi asing, tapi mereka harus berinvestasi di Indonesia. jangan hanya jadikan Indonesia sebagai pasar,” kata Heru.

Teten menerangkan proses tahapan revisi Permendag No. 50/2020 yakni harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang telah rampung pada 9 September kemarin.

Kemudian dikirim kembali ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Setelah dari Kemendag dikirim ke Sekteriat Kabinet (Seskab) dan saat ini dalam pembahasan di istana.