Tahukah Anda? Inflasi Sulteng Meroket ke Peringkat Dua Nasional, Lampaui Target!

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) mengungkapkan Inflasi Sulteng menempati peringkat kedua se-Indonesia pada Agustus 2025, melebihi target nasional. Apa langkah pemerintah daerah selanjutnya?

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) baru-baru ini mengumumkan sebuah fakta mengejutkan. Pada Agustus 2025, laju inflasi di daerah tersebut menempati peringkat kedua tertinggi se-Indonesia. Angka ini jauh melampaui target inflasi nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, mengungkapkan bahwa Sulawesi Tengah hanya kalah dari Sumatera Utara dalam hal laju inflasi. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan pusat. Mereka kini berupaya keras untuk mengendalikan kenaikan harga.

Untuk merespons situasi ini, Pemerintah Provinsi Sulteng segera menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pertemuan penting ini bertujuan untuk merumuskan strategi efektif. Tujuannya adalah menurunkan angka inflasi yang kini berada di atas rata-rata nasional.

Lonjakan Inflasi Sulteng yang Signifikan

Data terbaru dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren peningkatan laju inflasi yang mengkhawatirkan. Inflasi Sulteng untuk tahun kalender 2025 tercatat sebesar 3,62 persen. Angka ini sedikit di atas target inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 3,5 persen.

Secara tahunan, inflasi Agustus 2025 terhadap Agustus 2024 mencapai 4,02 persen. Angka ini menempatkan Sulawesi Tengah pada posisi kedua inflasi tertinggi secara nasional. "Bulan Agustus laju inflasi Sulteng sudah masuk ke dua besar. Kita hanya kalah di bawah Sumatera Utara," ujar Muhammad Irfan Sukarna, Kepala BI Sulteng.

Perjalanan inflasi Sulteng menunjukkan peningkatan yang drastis dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juni 2025, inflasi tercatat 2,47 persen, menempatkannya di peringkat sembilan. Angka ini kemudian melonjak menjadi 3,69 persen pada Juli 2025, naik ke peringkat empat. Puncaknya, pada Agustus 2025, inflasi mencapai 4,02 persen dan menduduki peringkat kedua nasional.

Muhammad Irfan Sukarna juga memberikan analogi menarik terkait kondisi ini. "Kalau rangking sekolah itu bagus kalau naik. Tapi kalau inflasi, justru bagus kalau tidak rangking," ungkapnya, menekankan urgensi pengendalian harga.

Upaya Pengendalian Inflasi di Sulawesi Tengah

Menyikapi tingginya angka Inflasi Sulteng, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera mengambil langkah konkret. Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) digelar secara hibrida. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan penting. Di antaranya adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta unsur TNI/Polri, Kejaksaan, dan kepala daerah dari 13 kabupaten/kota.

Fokus utama dalam Rakor TPID ini adalah merumuskan strategi untuk menurunkan angka inflasi yang kini berada di atas target nasional. Intervensi dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci. Hal ini untuk memastikan pasokan dan harga komoditas pangan tetap stabil.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberikan peringatan. Beliau meminta daerah dengan angka inflasi di atas 3,5 persen untuk segera bertindak. "Inflasi kita jaga di angka range 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya paling rendah 1,5 persen, paling tinggi 3,5 persen," tegas Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9).

Pemerintah pusat juga tidak tinggal diam. Intervensi akan dilakukan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog. Mereka akan memantau komoditas penyumbang inflasi tinggi. Komoditas yang perlu diwaspadai karena memberikan andil besar terhadap inflasi adalah bawang merah dan beras. Pemerintah terus menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga harga tetap terkendali.

Sumber: AntaraNews