BI Proyeksikan Inflasi Sulawesi Utara 2026 Capai 2,5 Persen, Ini Faktor Pemicunya

Bank Indonesia (BI) memperkirakan tingkat inflasi di Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2026 akan mencapai 2,5 persen. Proyeksi Inflasi Sulawesi Utara 2026 ini selaras dengan target sasaran inflasi nasional yang telah ditetapkan. Perkiraan ini disampaikan langsung oleh Kepala BI Sulut, Joko Supratikto, di Manado pada hari Jumat.

Joko Supratikto menjelaskan bahwa kenaikan harga utama diperkirakan berasal dari fluktuasi komoditas pangan. Selain itu, peningkatan aktivitas penerbangan seiring pembukaan rute baru juga menjadi salah satu pemicu. Potensi berlanjutnya kenaikan harga emas global turut memberikan andil pada proyeksi inflasi tersebut.

Meskipun demikian, BI optimis bahwa kenaikan harga ini dapat tertahan berkat berbagai program intervensi. Pelaksanaan program Swasembada Pangan dan optimalisasi stabilisasi harga menjadi kunci utama. Upaya ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi di Bumi Nyiur Melambai.

Proyeksi Inflasi Sulawesi Utara 2026 sebesar 2,5 persen didasari oleh beberapa faktor pendorong yang signifikan. Fluktuasi harga komoditas pangan seringkali menjadi penyumbang utama terhadap volatilitas inflasi. Peningkatan aktivitas penerbangan, terutama dengan pembukaan rute-rute baru, juga dapat memicu kenaikan biaya transportasi dan logistik. Selain itu, harga emas global yang terus meningkat akibat gejolak geopolitik turut berpotensi mendorong inflasi, khususnya pada komponen emas perhiasan.

Namun, Bank Indonesia dan pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi potensi kenaikan harga ini. Program Swasembada Pangan menjadi salah satu strategi utama untuk menahan laju inflasi. Program ini mendorong penyerapan produk pertanian dan peternakan lokal, yang kemudian menjadi bahan baku untuk Program MBG.

Optimalisasi intervensi stabilisasi harga juga terus dilakukan melalui berbagai inisiatif. Penyaluran bantuan pangan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan langkah konkret. Selain itu, penyediaan beras SPHP, pelaksanaan operasi pasar, dan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga efektif menjaga ketersediaan pasokan. Kios TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) turut berperan penting dalam memantau dan mengendalikan harga di tingkat lokal.

Sulawesi Utara menunjukkan kinerja inflasi yang sangat baik pada tahun 2025, mencatatkan tingkat inflasi terendah secara nasional sebesar 1,23 persen (yoy). Capaian ini sebagian besar dipengaruhi oleh panen raya yang sukses dan pasokan komoditas yang melimpah dari daerah pemasok sepanjang tahun. Kondisi ini secara efektif mampu menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, awal tahun 2026 menghadirkan tantangan inflasi yang berbeda. Kenaikan inflasi tahunan (yoy) pada Januari 2026 terutama dipengaruhi oleh faktor administered prices atau kebijakan harga pemerintah. Penyesuaian tarif listrik pada tahun sebelumnya menjadi salah satu pemicu utama. Inflasi inti juga menunjukkan peningkatan, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan yang sejalan dengan tren harga emas global.

Secara bulanan, inflasi lebih didominasi oleh kelompok volatile food atau kelompok pangan yang harganya fluktuatif. Komoditas seperti tomat dan perikanan tangkap menjadi penyumbang utama dalam kategori ini. Tingginya curah hujan berdampak negatif pada produksi pertanian dan membatasi aktivitas penangkapan ikan nelayan. Situasi ini mengakibatkan penurunan pasokan dan kenaikan harga di pasar.

Sumber: AntaraNews