Pemprov Sulbar Jamin Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru 2026
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026, dengan berbagai intervensi pasar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengambil langkah proaktif untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kepastian ini disampaikan menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yakni Natal dan Tahun Baru 2026, guna memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar, Abdul Waris Bestari, menegaskan komitmen Pemprov. "Kami memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil dan terjangkau, terutama memasuki periode HBKN, yakni Natal dan tahun baru," kata Waris Bestari di Mamuju, Selasa.
Langkah-langkah strategis telah disiapkan Pemprov Sulbar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten. Upaya ini mencakup Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan kerja sama antar-daerah dan produsen, serta pemantauan intensif terhadap ketersediaan dan distribusi pangan di seluruh wilayah.
Upaya Stabilisasi dan Data Inflasi Terkini di Sulbar
Pemprov Sulbar dan TPID terus memperkuat berbagai langkah stabilisasi harga. Koordinasi yang solid serta intervensi yang tepat sasaran menjadi kunci utama dalam menjaga inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun 2025. Optimisme ini didasari oleh capaian inflasi yang terjaga di wilayah tersebut.
Waris Bestari menyampaikan bahwa perkembangan inflasi di Provinsi Sulbar pada Oktober 2025 menunjukkan kondisi yang stabil. Inflasi nasional tercatat sebesar 2,86 persen (year on year/yoy), sementara Sulbar berada pada angka 2,64 persen (yoy).
Kondisi inflasi Sulbar yang berada di bawah rata-rata nasional ini menunjukkan keberhasilan upaya pengendalian harga. Angka tersebut juga masih sesuai dengan rentang target pemerintah, yaitu 1,5 hingga 3,5 persen, memberikan gambaran positif terhadap daya beli masyarakat.
Komoditas Penyumbang Inflasi dan Rekomendasi Pengendalian Harga
Meskipun inflasi terkendali, beberapa komoditas masih menjadi penyumbang utama inflasi di daerah. Komoditas tersebut meliputi beras, ikan layang, emas perhiasan, cabai merah, dan ikan cakalang. Penguatan pasokan dan kelancaran distribusi untuk komoditas-komoditas ini menjadi sangat penting untuk mencegah tekanan harga lanjutan.
Di sisi lain, beberapa komoditas justru memberikan kontribusi deflasi, seperti jeruk nipis/limau, pisang, jagung manis, ikan kembung, dan telepon seluler. Pergerakan harga yang bervariasi ini mencerminkan dinamika pasokan dan permintaan yang perlu dipantau secara berkala guna menjaga stabilitas harga secara keseluruhan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto sebelumnya telah mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap tekanan harga, terutama pada komoditas pangan. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Wamendagri meminta pemerintah daerah untuk memperkuat stabilisasi harga, memastikan kecukupan pasokan, dan melakukan intervensi cepat terhadap komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga.
- Komoditas Penyumbang Inflasi: Beras, ikan layang, emas perhiasan, cabai merah, ikan cakalang.
- Komoditas Penyumbang Deflasi: Jeruk nipis/limau, pisang, jagung manis, ikan kembung, telepon seluler.
Sumber: AntaraNews