Jelang Lebaran 2026, Harga Bahan Pokok Kaltim Stabil Meski Ada Kenaikan Komoditas Tertentu

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaporkan harga bahan pokok Kaltim stabil menjelang Idul Fitri 2026, meskipun ada beberapa komoditas yang memerlukan pengawasan ketat.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Jelang Lebaran 2026, Harga Bahan Pokok Kaltim Stabil Meski Ada Kenaikan Komoditas Tertentu
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaporkan harga bahan pokok Kaltim stabil menjelang Idul Fitri 2026, meskipun ada beberapa komoditas yang memerlukan pengawasan ketat. (AntaraNews)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengumumkan bahwa harga bahan pokok di wilayahnya relatif stabil menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kaltim, Heni Purwaningsih, di Samarinda pada Minggu, 8 Maret 2026. Kondisi ini memberikan harapan bagi masyarakat dalam menghadapi kebutuhan pokok selama periode Lebaran.

Berdasarkan pantauan per 5 Maret 2026, stok pangan secara umum dinilai aman, namun beberapa komoditas memerlukan pengawasan ketat. Heni Purwaningsih menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga untuk mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Upaya ini merupakan bagian dari langkah pengendalian inflasi yang berkelanjutan.

Meskipun secara umum terkendali, perhatian khusus diberikan pada komoditas yang harganya melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga acuan pemerintah. Disparitas harga antar kabupaten/kota juga menjadi fokus pengawasan, terutama karena faktor distribusi logistik dan jarak tempuh antar wilayah.

Data terbaru menunjukkan bahwa harga beras medium berada di angka Rp15.459 per kilogram, sementara beras premium dibanderol Rp16.623 per kilogram. Komoditas pokok ini menunjukkan stabilitas yang baik di pasar lokal. Stabilitas harga beras ini menjadi indikator positif bagi daya beli masyarakat menjelang Lebaran.

Untuk komoditas pelengkap, harga gula pasir menyentuh Rp18.842 per kilogram, dan minyak goreng curah stabil di kisaran Rp17.714 per liter. Kondisi harga yang terkendali pada komoditas-komoditas penting ini membantu menjaga pengeluaran rumah tangga. Pemerintah terus memantau agar harga tidak mengalami lonjakan signifikan.

Heni Purwaningsih menyatakan bahwa secara umum kondisi pasar terkendali, namun pengawasan tetap dilakukan. “Secara umum kondisi terkendali. Namun, perhatian khusus diberikan pada komoditas yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga acuan pemerintah,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltim dalam menjaga kestabilan harga.

Sejumlah komoditas terpantau mengalami kenaikan harga di atas harga acuan pemerintah. Cabai rawit merah mencapai Rp74.625 per kilogram, naik 1,02 persen secara harian. Cabai merah keriting juga tercatat Rp46.625 per kilogram, sementara bawang merah Rp44.983 per kilogram.

Daging sapi juga menunjukkan harga yang tinggi, mencapai Rp158.565 per kilogram. Kenaikan harga pada komoditas ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Sebaliknya, kabar baik datang dari daging ayam yang mengalami penurunan tipis sebesar 0,20 persen.

Heni mengakui adanya perbedaan harga yang signifikan antar kabupaten/kota di Kaltim. Faktor distribusi logistik dan jarak tempuh antar wilayah masih menjadi penyebab utama disparitas harga. Ketergantungan Kaltim pada pasokan luar daerah untuk komoditas tertentu, seperti daging sapi dan cabai, juga memengaruhi harga.

Pengendalian inflasi merupakan bagian integral dari visi pembangunan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, misi "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas" diusung. Penguatan ekonomi inklusif melalui stabilitas harga menjadi fondasi penting dalam mencapai visi tersebut.

Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat tiga pilar utama. Pilar pertama adalah pemantauan harga berkala secara real-time untuk mendapatkan data akurat. Pilar kedua adalah penguatan distribusi logistik guna memangkas biaya angkut barang.

Pilar ketiga melibatkan koordinasi intensif antar pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan stok hingga pelosok wilayah. “Pengendalian inflasi adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan harga yang stabil, kita mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tutup Heni.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi