Survei Kinerja Pemprov Sulbar: Tantangan dan Evaluasi Menyeluruh bagi OPD

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kinerja Pemprov Sulbar berada di kategori baik, namun Gubernur Suhardi Duka menegaskan Survei Kinerja Pemprov Sulbar ini menjadi tantangan bagi OPD untuk perbaiki isu jalan rusak dan harga pokok.

Survei Kinerja Pemprov Sulbar: Tantangan dan Evaluasi Menyeluruh bagi OPD

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyatakan bahwa hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menjadi tantangan signifikan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Survei ini memberikan gambaran objektif mengenai capaian serta area yang memerlukan perbaikan mendesak. Temuan ini diharapkan memicu evaluasi kinerja yang lebih mendalam di setiap lini pemerintahan.

Survei tersebut menempatkan kinerja Pemprov Sulbar dalam kategori baik, dengan indeks 3,561 dari skala 1-5, menunjukkan apresiasi publik yang cukup positif. Tingkat kepuasan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar bahkan mencapai di atas 70 persen, sementara kepuasan terhadap kinerja pemerintah provinsi secara keseluruhan berada di angka 59,3 persen. Data ini dirilis pada hari Sabtu, 20 Desember, di Mamuju.

Meskipun demikian, survei juga menyoroti dua isu krusial yang menjadi perhatian utama masyarakat, yaitu kondisi jalan rusak dan mahalnya harga kebutuhan pokok. Suhardi Duka menekankan bahwa hasil ini bukan hanya pujian, melainkan juga peringatan keras agar birokrasi bekerja lebih giat. Ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja nyata.

Evaluasi Kinerja dan Kepuasan Publik

Indikator Politik Indonesia telah merilis hasil survei yang mengukur kinerja Pemprov Sulbar, menempatkannya pada kategori baik dengan indeks 3,561. Angka ini mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. Gubernur Suhardi Duka menyebut hasil ini sebagai potret objektif kondisi daerah saat ini.

Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tercatat sangat tinggi, melampaui 70 persen. Angka ini menjadi modal kepercayaan yang kuat dari masyarakat. Namun, kepuasan terhadap kinerja pemerintah provinsi secara umum berada di angka 59,3 persen, menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan.

Suhardi Duka menegaskan bahwa tingginya kepuasan terhadap pemimpin daerah harus menjadi dorongan bagi OPD untuk bekerja lebih keras. Peningkatan kinerja birokrasi secara keseluruhan sangat diperlukan. Tujuannya adalah agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan dapat terus meningkat dan merata di semua sektor.

Fokus Utama: Infrastruktur dan Ekonomi Rakyat

Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap dua isu utama yang mendesak untuk ditangani oleh Pemprov Sulbar: kondisi jalan rusak dan mahalnya harga kebutuhan pokok. Sekitar 25 persen responden menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang memerlukan penanganan segera. Ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan adalah prioritas penting.

Tantangan ini semakin berat di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat menjadi hambatan signifikan. Meskipun demikian, Gubernur Suhardi Duka meminta OPD untuk tetap mencari solusi inovatif. Penanganan jalan rusak dan harga pokok harus menjadi fokus utama dalam perencanaan anggaran.

Selain itu, sektor ekonomi rakyat juga memerlukan perhatian serius agar kepuasan publik dapat lebih merata. Harga kebutuhan pokok yang tinggi membebani masyarakat, sehingga upaya stabilisasi harga menjadi krusial. Pemprov Sulbar diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang pro-rakyat untuk mengatasi masalah ekonomi ini.

Capaian Positif dan Area Peningkatan Kinerja

Di tengah berbagai tantangan, Pemprov Sulbar mencatat capaian positif di sektor kesehatan dan pendidikan. Implementasi Universal Health Coverage (UHC) dan penanganan stunting patut dipertahankan sebagai program unggulan. Program beasiswa pendidikan juga menunjukkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Namun, sektor infrastruktur, ekonomi rakyat, dan lingkungan hidup masih memerlukan peningkatan kinerja yang substansial. Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya evaluasi mendalam di bidang-bidang ini. Tujuannya adalah agar kepuasan publik tidak hanya terpusat pada beberapa sektor, melainkan merata di seluruh bidang pelayanan.

OPD yang menunjukkan kinerja baik diminta untuk mempertahankan capaiannya dan terus berinovasi. Sementara itu, OPD dengan kinerja yang masih rendah diinstruksikan untuk segera melakukan perbaikan nyata. Suhardi Duka menargetkan perbaikan signifikan harus terlihat pada tahun 2026.

Peningkatan Komunikasi dan Sosialisasi Program

Salah satu temuan menarik dari survei adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program-program Panca Daya. Meskipun tingkat kepuasan terhadap program-program tersebut relatif tinggi, kesadaran (awareness) masyarakat masih di bawah 40 persen. Ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang perlu segera diatasi.

Gubernur Suhardi Duka menilai hal ini sebagai pekerjaan rumah bersama bagi seluruh jajaran Pemprov Sulbar. Aspek sosialisasi dan komunikasi publik harus diperkuat secara signifikan. Program-program yang bermanfaat bagi masyarakat perlu dikomunikasikan lebih efektif.

Peran Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta humas di setiap OPD menjadi sangat vital. Suhardi Duka menekankan bahwa informasi mengenai program-program pemerintah harus sampai ke publik secara luas dan jelas. Peningkatan strategi komunikasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Sumber: AntaraNews