Pemprov Sulsel Perkuat Kualitas Demokrasi, Targetkan Peningkatan IDI di Timur Indonesia

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) secara konsisten memperkuat kualitas demokrasi dan birokrasi, khususnya di kawasan timur Indonesia. Upaya ini menjadi bagian integral dari komitmen daerah untuk menjaga stabilitas dan kemajuan demokrasi di tingkat regional. Langkah strategis ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi nilai yang dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IDI Sulsel tercatat sebesar 80, kemudian mengalami penurunan menjadi 76,43 pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat ke angka 78,93 di tahun 2024. Fluktuasi ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Kepala Bakesbangpol Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, menyatakan bahwa data IDI untuk tahun 2025 masih menunggu publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2026. Pemprov Sulsel terus memantau perkembangan ini sebagai tolok ukur keberhasilan program penguatan demokrasi. Fokus utama saat ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dinamika tersebut.

Dinamika Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Selatan menunjukkan tren yang bervariasi selama tiga tahun terakhir. Dimulai dengan angka 80 pada tahun 2022, nilai tersebut sempat turun menjadi 76,43 di tahun 2023, dan kemudian naik kembali ke 78,93 pada tahun 2024. Kinerja ini mencerminkan upaya serta tantangan dalam menjaga kualitas demokrasi di provinsi tersebut.

Bustanul Arifin dari Bakesbangpol Provinsi Sulsel menjelaskan bahwa sejumlah faktor turut memengaruhi dinamika demokrasi di wilayahnya. Salah satu faktor signifikan adalah adanya beberapa produk peraturan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota yang dinilai menghambat kebebasan berkeyakinan.

Situasi ini menuntut koordinasi lebih lanjut dari Kelompok Kerja (Pokja) IDI untuk menyikapi dinamika faktual yang terjadi di lapangan. Di samping itu, Sulawesi Selatan juga tercatat sebagai salah satu provinsi dengan frekuensi unjuk rasa yang tinggi. Meskipun sebagian besar unjuk rasa tersebut dipicu oleh isu-isu berskala nasional, bukan lokal, hal ini tetap menjadi indikator penting dalam penilaian demokrasi.

IDI sebagai Indikator Kinerja Utama dan Target Nasional

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kini telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi para gubernur di seluruh Indonesia. Penetapan ini bertujuan agar kepala daerah lebih fokus dalam mengawal transisi dan menjaga stabilitas demokrasi di wilayah masing-masing. Dengan demikian, setiap provinsi didorong untuk secara aktif berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja daerah, pemerintah pusat sedang mempersiapkan skema penghargaan bagi provinsi yang berhasil mencapai kategori IDI “Tinggi”. Penghargaan ini akan diberikan berdasarkan penilaian tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Insentif ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan capaian IDI mereka.

Di tingkat nasional, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan target ambisius untuk IDI. Pada tahun 2025, target nasional dipatok pada angka 81,69 hingga 85,23, dan diharapkan terus meningkat menjadi 83,42 hingga 86,96 pada tahun 2029. Target ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menjadi fondasi visi Indonesia Emas 2045.

Tantangan dalam Penguatan Kualitas Demokrasi

Meskipun ada target dan upaya yang jelas, sejumlah tantangan masih membayangi dalam penguatan kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan data, di mana masih ada sembilan provinsi yang belum melengkapi data sekunder yang diperlukan untuk penilaian IDI. Kelengkapan data sangat krusial untuk menghasilkan penilaian yang akurat dan komprehensif.

Selain itu, koordinasi yang efektif antarlembaga menjadi kunci untuk mengatasi berbagai isu yang memengaruhi demokrasi. Koordinasi Pokja IDI sangat diperlukan untuk menyikapi dinamika faktual, termasuk peraturan daerah yang berpotensi menghambat kebebasan. Pemecahan masalah ini memerlukan sinergi dari berbagai pihak terkait.

Memastikan kebebasan berkeyakinan dan mengelola frekuensi unjuk rasa yang tinggi juga menjadi bagian dari tantangan yang harus diatasi. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan data yang lengkap, diharapkan kualitas demokrasi di Sulawesi Selatan dan wilayah timur Indonesia dapat terus meningkat menuju target nasional yang telah ditetapkan.

Sumber: AntaraNews