Sri Mulyani Ungkap Dampak Tarif Impor AS Terhadap Ekonomi Indonesia

Indonesia dipastikan akan terdampak dari kebijakan tarif dagang Amerika Serikat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan potensi dampak signifikan bagi Indonesia akibat pengenaan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS) yang mulai menargetkan negara-negara dengan surplus perdagangan terhadap AS. Indonesia masuk dalam daftar 15 besar negara dengan surplus perdagangan terhadap AS, yang berarti berisiko terkena tarif impor ini.

"Dalam daftar 20 negara dengan surplus terhadap Amerika, Indonesia ada di nomor 15," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa pada Kamis (13/3) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pengenaan tarif ini, menurut Sri Mulyani, dapat mengarah pada peningkatan biaya dalam rantai pasok sektor manufaktur dan sektor digital di Indonesia. Kenaikan biaya produksi dan logistik diperkirakan akan terjadi karena banyak komponen industri Indonesia yang masih bergantung pada impor dan ekspor antarnegara.

"Jika kebijakan tarif diterapkan pada negara-negara dengan surplus perdagangan, Indonesia berada dalam posisi yang akan meningkatkan biaya supply chain, terutama dalam sektor manufaktur dan digital," ujar Menkeu.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa volatilitas harga komoditas yang semakin fluktuatif dalam beberapa minggu terakhir semakin memperburuk kondisi perekonomian global. Kenaikan harga barang dan gangguan pada rantai pasokan menyebabkan ketidakpastian di pasar global.

"Rantai pasok akan terpengaruh, harga komoditas terus bergejolak, dan sentimen pasar akan terus volatile," tambahnya.

Perubahan ini juga mempengaruhi strategi ekonomi banyak negara, dengan banyak negara yang sebelumnya merasa aman dengan konsep "friendshoring" di mana perdagangan dilakukan dengan negara sekutu sekarang mulai menyadari bahwa konsep tersebut tidak lagi dapat diandalkan.

"Dulu, kita menganggap negara sahabat adalah jaminan stabilitas ekonomi. Tapi sekarang, dengan ketidakpastian yang ada, banyak yang merasakan bahwa konsep itu sudah tidak berlaku," jelas Sri Mulyani.

Pergeseran ke Blok Ekonomi Alternatif

Ketidakpastian ekonomi ini juga mendorong perkembangan blok ekonomi alternatif, seperti ASEAN dan BRICS. Negara-negara di luar pengaruh Amerika Serikat kini mulai berfokus pada penguatan kerjasama perdagangan dan investasi guna mengurangi ketergantungan terhadap kebijakan ekonomi negara adidaya tersebut.

"Blok ekonomi seperti ASEAN dan BRICS mulai berkembang sebagai alternatif, terutama bagi negara-negara yang tidak ingin bergantung pada kebijakan AS," tambah Menkeu.

Meskipun demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa AS tetap merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dan setiap kebijakan yang mereka ambil akan memiliki dampak luas pada dinamika ekonomi global, termasuk di Indonesia.

"Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan besar, dan setiap langkah yang mereka ambil akan mempengaruhi ekonomi global," ujar Menkeu.

Menkeu Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa dampak pengenaan tarif ini akan terasa dalam kebijakan fiskal Indonesia, terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketidakstabilan harga komoditas akibat gangguan rantai pasokan dapat memengaruhi penerimaan negara, khususnya dari sektor ekspor.

"Dampak tarif impor ini perlu kami perhitungkan dalam APBN. Harga komoditas yang berfluktuasi dapat mempengaruhi penerimaan negara," kata Sri Mulyani.

Pemerintah Indonesia diminta untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap pendapatan negara dan merumuskan strategi baru untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

"Kami perlu memantau dengan cermat dan waspada terhadap kemungkinan dampak dari kebijakan tarif ini terhadap ekonomi Indonesia," pungkas Sri Mulyani.