SPPG Polri Dorong Perekonomian Masyarakat dan Peningkatan Gizi di NTB
Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di NTB diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat lokal dan membuka lapangan kerja.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol Edy Murbowo menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri memiliki peran ganda yang strategis di wilayah Nusa Tenggara Barat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan generasi muda sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat. Peresmian SPPG Polres Lombok Tengah menjadi penanda dimulainya inisiatif penting ini.
Inisiatif SPPG Polri ini secara langsung membuka lapangan kerja baru bagi para petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di NTB. Hal ini sejalan dengan komitmen Polri untuk mendukung program pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi yang optimal.
Pembangunan SPPG ini juga merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Dengan fondasi gizi yang baik, diharapkan tercipta generasi yang sehat, kuat, produktif, dan lebih kompetitif di masa depan.
SPPG Polri: Katalisator Ekonomi dan Peningkatan Gizi Komunitas
Irjen Pol Edy Murbowo menegaskan bahwa SPPG Polri tidak sekadar fokus pada aspek gizi, melainkan juga berperan sebagai katalisator ekonomi lokal. Dengan melibatkan petani dan UMKM, program ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan. Keterlibatan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi di daerah.
Komitmen Polri dalam mendukung peningkatan kualitas SDM terlihat jelas melalui pembangunan SPPG ini. Pemenuhan gizi yang memadai merupakan fondasi krusial untuk menciptakan generasi penerus yang sehat dan berdaya saing. Inisiatif ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.
Program SPPG ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya pada penerima manfaat langsung tetapi juga pada rantai pasok lokal. Dengan demikian, SPPG menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya secara ekonomi. Kapolda berharap pengelolaan SPPG dilakukan secara profesional dan konsisten.
Target Ambisius dan Jangkauan Manfaat SPPG Polri
Polda NTB menargetkan pembangunan 11 SPPG Polri di seluruh wilayah NTB pada tahun 2026 mendatang. Saat ini, empat SPPG telah berstatus operasional, sementara sisanya masih dalam tahap survei dan proses pembangunan. Target ini menunjukkan skala komitmen Polri dalam memperluas jangkauan manfaat program.
Kapolres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto menjelaskan bahwa SPPG di daerahnya dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari sebagai bentuk dukungan nyata terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar 21 sekolah dari tingkat SD hingga SMA sederajat, dengan total 2.727 siswa menjadi penerima manfaat.
Selain siswa sekolah, program ini juga menjangkau 194 orang yang terdiri dari batita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sehingga total penerima manfaat mencapai 2.921 orang. Melalui pembangunan SPPG ini, Polri menunjukkan kehadirannya dalam mengakomodasi program pemerintah untuk pemenuhan gizi masyarakat secara luas. Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berkontribusi.
Sumber: AntaraNews