SPBU Swasta Ribut Soal Kuota Impor BBM, Wamen Investasi Ambil Alih Pembahasan

Seharusnya badan usaha swasta sudah mulai menjalankan proses impor, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).

Pemerintah membuka peluang menambah kuota impor BBM SPBU swasta pada 2026. Besaran kuota akan disesuaikan dengan realisasi penjualan.

Kementerian ESDM sedang mempertimbangkan penyesuaian kuota impor BBM swasta menyusul lonjakan permintaan masyarakat, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan SPBU swasta untuk tetap patuh aturan.

Sebagai acuan, Kementerian ESDM bakal melihat angka penjualan BBM oleh SPBU swasta di 2025.

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pasokan bensin di jaringan SPBU non-Pertamina, yang mulai terasa di beberapa wilayah.

Kebijakan tersebut berlaku untuk tahun 2025 guna memitigasi kekosongan stok BBM di SPBU Swasta.

Pemerintah berupaya memastikan agar perubahan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Menurut Yuliot, langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap kondisi kekosongan stok BBM di SPBU swasta yang terjadi belakangan ini.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta tersebut sudah tiba di Indonesia, tepatnya pada Rabu (24/9).

Proses impor BBM akan dilaksanakan secara bertahap, mengikuti kesepakatan bisnis yang telah dibuat antara badan usaha swasta dan Pertamina.

Pertamina menegaskan tidak mencari keuntungan dalam membantu impor BBM tambahan bagi SPBU swasta, berharap harga di tingkat konsumen tetap stabil. Mengapa langkah ini diambil untuk mengatasi kelangkaan stok?

Harga BBM nantinya sesuai dengan harga minyak dunia Indonesian Crude Price (ICP). Saat ini harga ICP sebesar USD 66,07 per barel.

Kementerian ESDM mendorong SPBU swasta untuk melakukan negosiasi dengan Pertamina, mengingat bahwa impor solar tidak akan diperpanjang setelah tahun 2026.

Kebijakan itu lantas membuka peluang bagi Pertamina untuk menyalurkan pasokan solar yang diklaim bakal surplus kepada pengelola SPBU swasta.

Kementerian ESDM menegaskan **penghentian impor solar 2026** akan berlaku juga bagi SPBU swasta, yang selanjutnya wajib membeli pasokan dari kilang dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Saat ini, BP memiliki 70 jaringan SPBU yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Ketersediaan BBM itu menyusul pernyataan pemerintah yang menyebut kesepakatan SPBU swasta dengan Pertamina.

Informasi itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.

Kementerian Investasi/BKPM mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan. Proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing industri nasional, sekaligus menarik investasi.

Batam mencatat Realisasi Investasi Batam tertinggi di antara kota otonom se-Indonesia, menunjukkan daya tarik kuat bagi investor dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi membantah sistem Online Single Submission (OSS) sebagai penyebab utama maraknya pelanggaran investasi di Bali, sekaligus memperkenalkan strategi baru untuk menertibkan Pelanggaran Investasi Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pengetatan investasi asing di pulau dewata untuk melindungi sektor UMKM dan ekosistem, menyusul maraknya pengambilalihan bisnis lokal oleh pihak asing.

Kementerian Investasi/BKPM mengajukan tambahan anggaran Rp1,15 triliun untuk 2026. Permintaan ini penting demi memaksimalkan layanan investasi dan perizinan yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Subsektor manufaktur yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri alas kaki dan kulit & industri makanan.