Siap-Siap, Rincian Formasi Lowongan CPNS dan PPPK Diumumkan 16 September 2023

Sebelum mengikuti PPPK 2024, pelamar harus sudah terdaftar sebagai tenaga non-ASN dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pemerintah buka 60.000 lowongan CPNS untuk penempatan di IKN.

Adapun total jumlah formasi pelaksanaan CPNS 2024 dibuka sebanyak 2,3 juta formasi.

BKN mengimbau masyarakat untuk memantau informasi dari pemerintah terkait yang akan membuka pendaftaran CPNS 2024.

Begini syarat dan prosedur CPNS tahun 2024 yang akan dibuka pada Agustus mendatang.

BKD Kaltim telah mengusulkan sebanyak 9.456 formasi untuk PPPK dan CPNS pada tahun 2024.

Secara khusus, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kaltim.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekolah Kedinasan pada hari ini, 15 Mei 2024.

Formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK.

Kalau ingin berkesempatan lolos, carilah formasi yang sepi peminat, supaya berpeluang menjadi CPNS.

Berikut rincian formasi dan jadwal pendaftaran PPPK 2023.

Kemenperin membuka lowongan kerja sebanyak 624 untuk formasi CPNS dan PPPK.

Syarat pendaftaran SSCASN menjadi faktor penting bagi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berencana mendaftar melalui portal resmi pada tahun 2026.

Pemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!

Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga Belanja Pegawai APBD tetap di bawah 30 persen demi kesehatan fiskal daerah, dengan berbagai strategi penyesuaian yang diterapkan.

Berita palsu mengenai CPNS banyak tersebar di media sosial, termasuk klaim mengenai tautan pendaftaran CPNS untuk Kementerian Imigrasi.

Karena adanya keterbatasan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan proporsi antara jumlah ASN/PNS baru hingga mereka yang mendekati masa pensiun.

Sejumlah opsi tengah dikaji, termasuk kebutuhan formasi di berbagai instansi serta penyesuaian dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan nasional.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

Proses transisi dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend