Pendaftaran PPPK 2024 Dibuka, Begini Cara Cek Data Non ASN

Temukan cara mendaftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025 dengan panduan lengkap ini.

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, yang menjadi kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi PPPK 2024.

Dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN, Kementerian PANRB telah mengeluarkan dua kebijakan penting.

Pemerintah membuka pendaftaran seleksi PPPK Tahap II.

Langkah ini bertujuan memberikan peluang kepada mereka yang belum berhasil dalam seleksi sebelumnya.

Rini menjelaskan data yang perlu dipetakan adalah non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) cukup tinggi.

Pelamar prioritas untuk fase pertama mencakup Guru Prioritas dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2024, mantan Tenaga Honorer Kategori II (THK-II).

Formasi PPPK dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Proses pendaftaran untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 resmi dibuka pada 1 Oktober 2024.

Pembukaan seleksi PPPK tersebut berdekatan dengan berakhirnya waktu pendaftaran CPNS 2024.

Adapun pengadaan PPPK yang diprioritaskan antara lain Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023).

Sebanyak 241 tenaga Honorer PPPK Ponorogo telah resmi menandatangani kontrak kerja, memastikan mereka siap bertugas penuh mulai 1 Oktober mendatang. Siapakah mereka dan berapa gaji yang akan diterima?

Simak pengumuman hasil seleksi PPPK 2024 dan cara cek kelulusan Anda secara online.

Keputusan ini diambil setelah melakukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kesiapan instansi.

DPR meminta pemerintah untuk melakukan simulasi guna mempercepat pendataan dan pengangkatan CPNS.

Jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 mengalami penyesuaian, dengan rincian penting yang perlu diperhatikan oleh calon pelamar.

Pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK tahap 2 telah dimulai, simak cara cek hasil dan jadwal penting berikut ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

Proses transisi dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend