Setahun Pimpin ESDM, Bahlil Pastikan Pemerataan Energi dan Kedaulatan Rakyat Terwujud

Kementerian ESDM di bawah Bahlil Lahadalia memastikan program pemerataan energi nasional berjalan baik, memberikan akses dan kesempatan rakyat mengelola sumber daya alam. Apa saja capaiannya?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan keberhasilan dalam memastikan pemerataan energi bagi masyarakat. Capaian ini terjadi selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya dalam menjalankan amanah tersebut.

Dalam kurun waktu satu tahun, arah kebijakan energi nasional mengalami perubahan signifikan. Sektor yang sebelumnya didominasi segelintir pemain besar kini membuka ruang lebih luas bagi rakyat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk turut serta mengelola dan menikmati hasil bumi negeri sendiri.

Sejumlah kebijakan pro-rakyat telah lahir, mulai dari program sumur masyarakat hingga transisi energi berkeadilan. Semua inisiatif ini bertujuan menegakkan kedaulatan energi dan pemerataan ekonomi. Langkah ini sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo dan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Akses Energi Merata hingga Pelosok Negeri

Pemerintah terus memperluas akses listrik ke seluruh pelosok negeri, memastikan tidak ada lagi wilayah yang tertinggal. Program seperti listrik desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi ujung tombak upaya ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan beberapa kali turun langsung ke lapangan.

Kunjungan langsung tersebut bertujuan memastikan bahwa jaringan listrik benar-benar sampai ke rumah-rumah warga. Bahlil mengungkapkan keinginannya agar tidak ada anak Indonesia yang harus belajar dalam kegelapan, seperti pengalaman masa kecilnya. Ini menunjukkan komitmen pribadi yang kuat terhadap pemerataan energi.

Upaya menyediakan akses listrik bagi desa-desa yang belum teraliri juga membuka peluang investasi. Menteri ESDM menyatakan, "Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan modal bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan." Ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.

Rakyat Jadi Aktor Utama Pengelola Sumber Daya

Di sektor pertambangan, pemerintah melakukan perubahan besar dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, kesempatan kini terbuka bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola tambang. Langkah ini menandai pergeseran paradigma, dari rakyat sebagai penonton menjadi bagian integral dari pengelolaan sumber daya alam.

Menteri Bahlil menegaskan arahan Presiden Prabowo terkait pengelolaan sumber daya alam. "Yang selalu menjadi arahan Presiden bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita habiskan sekaligus. Kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya," ujar Bahlil. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang baik, ramah lingkungan, dan sesuai kaidah aturan yang berlaku.

Selama satu tahun terakhir, Kementerian ESDM juga menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum. Ratusan izin pertambangan dibekukan karena tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (jamrek). Selain itu, aktivitas tambang ilegal ditindak tegas melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM, bekerja sama dengan lembaga dan aparat penegak hukum lainnya.

Keadilan Migas dan BBM untuk Rakyat Kecil

Kebijakan BBM satu harga terus dilanjutkan untuk memastikan akses yang adil terhadap bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, program BBM khusus untuk nelayan kecil juga menjadi prioritas. Hal ini bertujuan agar para nelayan dapat melaut tanpa terbebani oleh biaya tinggi bahan bakar, mendukung keberlanjutan mata pencarian mereka.

Di sektor minyak dan gas (migas), pemerintah menghidupkan kembali sumur-sumur tua yang sebelumnya tidak produktif. Kebijakan ini melibatkan masyarakat sekitar secara langsung melalui tata kelola sumur rakyat yang lebih baik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produksi minyak dalam negeri, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur rakyat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga sekitar. Program ini bukan hanya tentang infrastruktur atau peningkatan produksi, melainkan juga tentang keadilan sosial. Ini merupakan wujud nyata kemandirian bangsa dengan cita-cita besar yang kini mulai diwujudkan satu per satu di sektor energi.

Sumber: AntaraNews