Setahun Berdampak: Listrik Desa Hadirkan Terang dan Kesetaraan Energi untuk Warga Pelosok

Bahlil menyebut, rasio elektrifikasi nasional kini telah mencapai 99,1 persen. Sebagian kecil wilayah masih sulit dijangkau karena kondisi geografis.

Pemerintah terus memperluas akses energi untuk seluruh lapisan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi tonggak penting pemerataan energi di Indonesia.

Hampir seluruh warga desa di berbagai pelosok negeri kini telah menikmati listrik. Kehadiran energi ini menjadi bukti bahwa negara hadir dan membuka jalan bagi peningkatan kualitas hidup serta aktivitas ekonomi di pedesaan.

"Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (21/10).

Program Listrik Desa telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara realisasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) periode 2024 telah mencapai 155.429 rumah tangga (RT). Untuk periode Januari–September 2025, sudah ada 135.482 RT yang menerima sambungan listrik dari target 215.000 RT hingga akhir tahun.

Melalui kedua program ini, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pemerataan energi sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sebagai bagian dari keadilan dan kemandirian nasional.

Bahlil menyebut, rasio elektrifikasi nasional kini telah mencapai 99,1 persen. Namun, sebagian kecil wilayah masih sulit dijangkau karena kondisi geografis dan sebaran rumah yang terpencar di pulau-pulau terluar maupun kawasan pedalaman.

Untuk menjangkau wilayah tersebut, Kementerian ESDM mempercepat transformasi menuju energi bersih dengan memperbanyak pembangunan proyek pembangkit listrik energi terbarukan (EBT).

"Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," ucap Bahlil.

Bahlil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pencapaian elektrifikasi 100 persen. "Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita," tuturnya.

Salah satu penerima manfaat program BPBL, Ruslam — warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan — mengaku bersyukur kini rumahnya terang tanpa harus mengandalkan genset setiap malam.

"Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang," kata Ruslam.

Hal serupa juga dirasakan Elias Inyomusi, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat. Rumah-rumah di kampungnya kini dialiri listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi, solusi terbaik bagi wilayah terpencil.

"Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita," ujar Elias.

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada tahun 2030. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah menghadirkan pemerataan energi dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.