Satu Tahun Pemerintahan, Prabowo Dinilai Perkuat Jaringan Kelistrikan Nasional & Dorong Transisi Energi Bersih

Sekitar 89% dari total kapasitas baru tersebut berasal dari sumber energi bersih.

Dalam setahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sektor energi mencatat tonggak penting dengan diresmikannya 37 proyek strategis ketenagalistrikan, yang terdiri dari 26 pembangkit dan 11 transmisi/gardu induk dengan total kapasitas mencapai 3,22 gigawatt (GW). Proyek-proyek tersebut tersebar di 18 provinsi dan dipusatkan pada peresmian PLTA Jatigede, yang menjadi simbol percepatan akses listrik dan transisi menuju energi bersih.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekitar 89% dari total kapasitas baru tersebut berasal dari sumber energi bersih, termasuk energi baru terbarukan (EBT) dan gas. Selain menambah kapasitas, proyek ini juga memperkuat 740 kilometer sirkuit transmisi serta gardu induk berkapasitas 1.740 MVA, yang penting untuk memastikan listrik tersalurkan secara merata di seluruh wilayah.

"Tambahan kapasitas dan transmisi ini bukan sekadar angka. Ini memperbaiki keandalan pasokan, menurunkan risiko pemadaman, dan membuka ruang bagi industri padat energi untuk berkembang," ujar perwakilan PLN dalam keterangannya.

PLN menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan pemerataan pasokan, terutama di daerah tertinggal yang selama ini mengalami defisit listrik. Pihak PLN dan Kementerian ESDM juga menyebut proyek-proyek ini turut menyerap tenaga kerja lokal serta melibatkan pelaku UMKM dalam tahap konstruksi.

Pakar Ingatkan Pentingnya Perencanaan Integratif

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai langkah pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan sinyal positif bagi masa depan energi Indonesia. Namun, ia mengingatkan pentingnya perencanaan yang terintegrasi agar proyek EBT dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Ambisi transisi harus diikuti dengan perencanaan yang integratif, mulai dari kesiapan jaringan, skema pasar listrik, hingga investasi storage agar pembangkit terbarukan tidak berakhir sebagai kapasitas yang under-utilized," ujar Fabby.

IESR juga menekankan pentingnya regulasi dan kebijakan yang memfasilitasi integrasi energi terbarukan dalam skala besar. Sementara itu, lembaga riset energi internasional Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai, arah kebijakan pemerintah yang menargetkan pengurangan pembangkit batu bara dan penambahan kapasitas terbarukan dalam jangka panjang sudah ambisius, namun keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuan dalam realisasi teknis dan pembiayaan.

Dorong Ekosistem Energi Hijau dan Hilirisasi Industri

Selain peresmian proyek-proyek ketenagalistrikan, pemerintah juga mempercepat pengembangan infrastruktur pendukung transisi energi, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS), proyek panas bumi, serta pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi besar hilirisasi industri energi hijau nasional.

Langkah tersebut mendapat respons positif dari berbagai organisasi lingkungan dan akademisi. Mereka menyambut baik komitmen pemerintah memperluas proyek EBT dan jaringan transmisi, namun menekankan perlunya transparansi, analisis dampak lingkungan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.

IESR kembali mengingatkan bahwa untuk memastikan keberlanjutan, pemerintah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, agar proyek-proyek energi tidak hanya berhenti pada tahap peresmian, melainkan benar-benar beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.

Tantangan dan Arah ke Depan

Meski capaian tersebut menunjukkan kemajuan signifikan, tantangan besar masih membayangi sektor energi nasional. Di antaranya adalah sinkronisasi antara pembangkit dan jaringan transmisi, pembiayaan berkelanjutan, manajemen sosial dan lingkungan, serta kebutuhan akan regulasi pasar tenaga listrik yang adaptif terhadap variabilitas EBT.

Sejumlah pengamat juga menyoroti masih digunakannya proyek-proyek termal untuk menjaga stabilitas pasokan listrik jangka pendek. Hal ini, menurut mereka, harus diimbangi dengan percepatan pengembangan teknologi penyimpanan energi (storage) dan smart grid.

Dengan memperkuat jaringan kelistrikan dan membuka ruang bagi energi bersih, pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai telah meletakkan fondasi penting bagi ketahanan energi nasional. Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi, keterbukaan regulasi, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara pembangunan cepat dan keberlanjutan lingkungan-sosial.