Realisasi Pendapatan Pemkab Karawang 2025 Capai 91,71 Persen, Lebih Rendah dari Target

Pemerintah Kabupaten Karawang mencatat realisasi Pendapatan Pemkab Karawang 2025 mencapai 91,71 persen dari target, menunjukkan kinerja keuangan daerah yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengumumkan realisasi pendapatan daerahnya hingga akhir tahun 2025. Angka ini mencapai 91,71 persen dari total target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp5,89 triliun.

Data tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Eka Sanatha, pada tanggal 28 Desember 2025. Laporan ini memberikan gambaran jelas tentang kinerja keuangan daerah menjelang penutupan tahun anggaran.

Meskipun mendekati target, realisasi Pendapatan Pemkab Karawang 2025 ini tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja anggaran daerah.

Rincian Capaian Pendapatan Daerah Karawang 2025

Eka Sanatha menjelaskan bahwa total pendapatan daerah yang berhasil direalisasikan mencapai Rp5,40 triliun hingga 28 Desember 2025. Angka ini berasal dari target sebesar Rp5,89 triliun yang telah ditetapkan. Realisasi Pendapatan Pemkab Karawang 2025 menunjukkan upaya keras dalam pengumpulan dana.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar Rp2,05 triliun, atau 93,02 persen dari target Rp2,20 triliun. Ini menunjukkan kekuatan sumber daya lokal dalam menopang keuangan daerah.

Sementara itu, pendapatan transfer daerah terealisasi Rp3,28 triliun, mencapai 90,90 persen dari target Rp3,61 triliun. Ada pula pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp73,79 miliar, atau 92,32 persen dari target Rp79,93 miliar.

Perbandingan Realisasi Pendapatan dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Pendapatan Pemkab Karawang 2025 menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama di tahun 2024, realisasi pendapatan daerah Karawang mencapai 95,83 persen.

Perbandingan ini menyoroti perlunya analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor penyebab penurunan tersebut. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya.

Meskipun demikian, capaian 91,71 persen tetap merupakan angka yang signifikan. Ini mencerminkan keberlanjutan upaya pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif.

Realisasi Belanja Daerah dan Kinerja OPD Terbaik

Selain pendapatan, realisasi belanja daerah hingga akhir Desember 2025 juga dilaporkan. Total belanja mencapai Rp5,3 triliun, atau 83,39 persen dari alokasi Rp6,35 triliun.

Angka realisasi belanja tahun ini juga sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 84,63 persen. Efisiensi belanja menjadi fokus penting bagi pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan kinerja belanja yang sangat baik. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memimpin dengan capaian 94,74 persen.

Diikuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 89,99 persen, Kesbangpol 89,82 persen, Dinas Koperasi dan UKM 89,52 persen, serta Dinas Perhubungan 87,69 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen OPD dalam menjalankan program kerja dan menyerap anggaran secara optimal.

Sumber: AntaraNews