Prabowo Perintahkan Tanah Negara Dalam Kota Dipakai untuk Selesaikan Masalah Backlog Perumahan
Menurut Fahri, pemerintah bersama para pengembang perumahan dapat membangun rumah rakyat memanfaatkan tanah-tanah negara di perkotaan.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan, pemanfaatan tanah negara di dalam kota untuk pembangunan rumah rakyat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan.
"Salah satu kebijakan yang Presiden RI langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota," kata Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan, Selasa (29/4).
Menurut Fahri, pemerintah bersama para pengembang perumahan dapat membangun rumah rakyat memanfaatkan tanah-tanah negara di perkotaan dengan menghitung harga tanahnya.
Sehingga harga tanah tersebut menjadi elemen subsidi bagi negara setelah status tanah dipastikan clean and clear.
"Itu sudah turun 50 persen, karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen," kata Fahri, dikutip dari Antara.
Backlog hingga 15 Juta Unit
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 9,9 juta unit. Fahri menyebut, sebetulnya jumlah ini bertambah menjadi 15 juta.
Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pribadi sangat besar. Data ini juga menunjukkan, semakin banyak orang Indonesia tidak memiliki rumah.
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Aziz Andriansyah mengatakan komitmennya mengatasi backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) sebanyak 9,9 juta rumah dengan berbagai strategi.
"Strategi itu di antaranya, dengan program 3 juta rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Tanah Air," ujarnya.
Untuk saat ini, kata dia, selama 2025 tercatat sudah 220.000 rumah terbangun dan pemerintah juga sedang mengupayakan menjadi dua kali lipat.
Dia mempersilakan masyarakat memanfaatkan rumah subsidi tersebut. Strategi lainnya, menurut Aziz, yakni dengan menambah likuiditas rumah bersubsidi.
"Untuk bisa mewujudkan program 3 juta rumah itu membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Bahkan, kata dia, tanah negara yang terlantar juga diupayakan untuk dimanfaatkan oleh kontraktor agar bisa dibangun. Selain itu, ada upaya ekspansi ke luar negeri untuk menarik investor ke dalam negeri agar mau berinvestasi dalam pembangunan perumahan.
