Pengusaha Rokok Elektrik: UU Kesehatan Beri Kepastian untuk Investasi dan Berusaha

Menteri Koordinator PMK Abdul Muhaimin Iskandar mendesak adanya regulasi vape yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan dan modus baru peredaran narkoba yang mengancam generasi muda.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang mempersiapkan implementasi regulasi vape berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024, yang akan membatasi usia pengguna serta iklan produk dan berlaku mulai Juli 2026.

Anggota DPR mengusulkan penerapan Tarif Cukai Baru Rokok Ilegal untuk mendorong transformasi usaha ilegal menjadi legal, sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Bagaimana dampaknya terhadap industri tembakau nasional?

Konsumsi rokok dan rokok elektronik di Indonesia terbesar ketiga di dunia, usai China dan India.

WHO baru-baru ini mendesak negara-negara di dunia untuk menerbitkan aturan yang melarang rokok elektronik atau vape aneka rasa.

Kategorisasi produk rokok elektrik ini juga semakin diperhatikan oleh pemerintah di tahun 2023 ini.

Industri hasil tembakau merupakan industri yang sangat luas, sehingga perlu diatur dengan lebih komprehensif.

Kajian ilmiah yang komprehensif dan menyeluruh perlu segera dilakukan oleh pemerintah sebagai dasar pembuatan kebijakan.

RPP UU Kesehatan dinilai melarang total kegiatan penjualan dan promosi produk tembakau.

Saat ini jumlah pelaku industri rokok elektrik atau vape mencapai 5.000 pengusaha termasuk di dalamnya toko ritel yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ditresnarkoba Polda Banten menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di Serang, fokus antisipasi peredaran narkoba, termasuk melalui rokok elektrik. Polda Banten Razia Tempat Hiburan Malam demi Kamtibmas kondusif.

Kementerian Kesehatan menyoroti maraknya promosi vape di platform digital yang dinilai memicu minat remaja. Pengawasan promosi vape menjadi tantangan utama yang memerlukan koordinasi lintas kementerian untuk melindungi generasi muda.

Usulan pelarangan vape oleh BNN memicu perdebatan di DPR. Anggota dewan mendesak kajian komprehensif terkait pelarangan vape untuk mencegah dampak ekonomi dan sosial luas yang mungkin terjadi.

Menurut Sahroni, vape kerap dimanfaatkan para pemakai narkoba.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menyatakan dukungan penuh terhadap pelarangan vape guna mencegah penyalahgunaan narkotika, menyusul temuan BNN terkait kandungan zat terlarang dalam cairan rokok el

Temuan BNN, narasi vape sebagai alat berhenti merokok merupakan ilusi tidak teruji secara ilmiah. Dalam peredarannya, vape menjadi pintu masuk baru narkoba.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan dua Putusan MK Ubah UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait independensi kolegium dan konsil, memicu pemerintah untuk merevisi Peraturan

Polda Metro Jaya memastikan hak-hak Dokter Richard Lee Ditahan tetap terpenuhi selama masa penahanan, menyusul kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.

PDI Perjuangan serius mencetak relawan kesehatan yang terlatih untuk mendampingi masyarakat dalam mendapatkan hak kesehatan, terutama saat menghadapi birokrasi yang rumit.

Saldi juga mengkritisi sikap organisasi profesi dan lembaga pendidikan kedokteran yang tidak mau berdialog.

Awalnya, Hakim Saldi menyampaikan kepada pemerintah, yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turut menyertakan kajian akademis

Budi mengatakan bahwa UU Kesehatan disusun menggunakan pendekatan integratif untuk menata ulang relasi kelembagaan secara lebih proporsional.