Pemkab Garut Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Lebaran 2026
Pemerintah Kabupaten Garut terus memantau ketersediaan dan harga Stok Pangan Garut Jelang Lebaran 2026, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan stabil dan harga terkendali.
Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, secara intensif memantau ketersediaan bahan pangan di pasar. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan stok serta harga tetap stabil selama bulan suci Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Langkah proaktif ini diambil guna menjamin kebutuhan pokok masyarakat Garut terpenuhi dengan baik.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut, Ridwan Efendy, menegaskan bahwa stok bahan pangan di wilayahnya aman. Pernyataan ini disampaikan di Garut, Sabtu, memberikan ketenangan bagi warga menjelang perayaan Lebaran. Ketersediaan pangan yang memadai menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Setiap pasar rakyat, termasuk Pasar Induk Guntur Ciawitali, menjadi fokus pengawasan ketat. Pengawasan ini terintegrasi dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Sistem ini berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M.
Ketersediaan Beras dan Pengawasan Distribusi
Koordinasi erat dengan Perum Bulog telah memastikan ketersediaan beras dalam jumlah cukup di gudang. Stok beras ini siap didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pasar di seluruh wilayah Garut. Hal ini menjadi jaminan penting bagi masyarakat akan pasokan beras yang stabil.
Tercatat, ada sekitar 7.090 ton beras kemasan 50 kilogram dan 12,6 ton beras SPHP yang siap disalurkan. Jumlah ini menunjukkan kapasitas Bulog dalam mendukung kebutuhan pangan lokal. Ketersediaan stok yang melimpah diharapkan dapat mencegah gejolak harga di pasaran.
Selain memastikan pasokan, jajaran Disperindag ESDM Garut juga mengawasi skema distribusi. Pengawasan ini bertujuan memutus rantai pasok yang panjang agar harga bahan pokok tetap terjaga stabil. Langkah ini krusial untuk melindungi konsumen dari praktik penimbunan atau kenaikan harga tidak wajar.
Sebagai contoh, pendistribusian minyak goreng kini mengikuti skema terbaru berdasarkan Permendag Nomor 43 Tahun 2025. Perum Bulog dan ID Food menyalurkan Minyakita langsung kepada pedagang eceran di pasar rakyat. Skema direct supply ini efektif memangkas jalur distribusi, sehingga harga minyak goreng dapat lebih stabil dan terjangkau.
Langkah Strategis Pengendalian Harga
Pemerintah Kabupaten Garut telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengendalikan harga dan menjaga Stok Pangan Garut Jelang Lebaran. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penyelenggaraan operasi pasar murah. Operasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan juga menjadi bagian dari strategi ini. Satgas ini akan berkantor di Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan bertugas melakukan inspeksi mendadak ke pasar. Tujuannya adalah menindak pelanggaran serta memastikan kualitas dan keamanan pangan.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berbelanja secara wajar, tidak melakukan pembelian berlebihan. Pembelian sewajarnya akan memastikan stok barang di pasaran cukup terbagi untuk seluruh kebutuhan masyarakat. Tindakan panik beli justru dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga.
Apabila masyarakat menemukan harga pangan yang tidak wajar atau melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) secara signifikan, mereka dapat melaporkannya. Pelaporan bisa disampaikan ke Sekretariat Satgas Pangan yang berada di Dinas Ketahanan Pangan. Partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan dalam menjaga stabilitas harga.
Sumber: AntaraNews