Pemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023
"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
utang
Adapun utang Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp298,6 triliun dan pembiayaan pinjaman luar negeri Rp46,6 triliun.
Pemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp345 triliun.
Adapun utang Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp298,6 triliun dan pembiayaan pinjaman luar negeri Rp46,6 triliun.
- Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023
- Pemerintah Tarik Utang Baru Rp600 Triliun Tahun Depan, Buat Apa?
- Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
- Sri Mulyani: Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Masih Lebih Baik Dibanding Ringgit
- VIDEO: Hasil Investigasi KNKT Kecelakaan Maut KM58 Tol Cikampek, Terungkap Pola Kerja Sopir Gran Max
- Prabowo Tegaskan PTN Dibangun Pakai Uang Rakyat, UKT Harus Murah atau Gratis
"Pembiayaan sampai dengan 12 Desember 2023 mencapai Rp345 triliun di mana penerbitan surat berharga negara secara neto mencapai Rp298,6 triliun dan pinjaman neto Rp46,4 triliun dibandingkan tahun lalu ini," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember, Jakarta, Jumat (15/12).
Sri Mulyani menjelaskan, jika dibandingkan dengan Undang Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( UU APBN) awal pada SBN ditargetkan sebesar Rp696,3 triliun, yang terealisasi hanya 49,6 persen.
Namun jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, yang mana Perpres ini merupakan perubahan UU APBN di pertengahan tahun, sehingga target dari Perpres sebesar Rp421,2 triliun, artinya baru 81,9 persen pembiayaan utang yang terealisasi.
"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Sementara untuk pinjaman utang luar negeri jika dibandingkan dengan UU APBN awal yang ditargetkan Rp16,6 triliun terealisasi sebesar Rp279,2 persen.
Hal yang juga jika dibandingkan dengan Perpres 75 Tahun 2023 Rp16,6 triliun, pinjaman terelisasi sebesar Rp279,2 triliun.
"Jaadi ada kenaikan dari sisi pinjaman namun dari SBN turun sangat drastis," imbuhnya.
Dia menuturkan pengelolaan pembiayaan yang menurun artinya APBN makin sehat karena defisitnya jauh lebuh rendah dibandingkan rancangan awal.
"Dibandingkan dengan tahun lalu tren dari defisit yang menurun konsolidasi fiskal itu tetap terjaga kredible dan kuat ini karena penerimaan negara kuat belanjanya tetap terjaga dengan baik," jelas dia.
Kemudian pengelolaan pembiayaan mampu menggunakan berbagai sisa anggaran lebih (SAL) besar tahun sebelumnya, sehingga bisa menurunkan pembiayaan melalui surat utang negara.
"Ini sangat penting karena tahun 2023 dengan inflasi tinggi, suku bunga naik setara dengan drastis kita bisa mengerem pinjaman dan penerbitan surat berharga makanya tadi yield kita masih cukup baik," papar dia.
Lebih lanjut, menurut Bendahara Negara itu, ini adalah strategi yang sangat tepat dan ampuh dalam menghadapi situasi dunia di mana suku bunga mengalami kenaikan drastis ekstrem pemerintah bisa melindungi APBN dan melindung keseluruhan postur.
"Kita bisa melindungi APBN dan melindung keseluruhan postur kita," tutupnya.
