Pemerintah Godok Aturan Demutualisasi Bursa Efek, Dorong Tata Kelola dan Daya Saing Global

Pemerintah godok RPP **demutualisasi bursa efek** untuk transformasi BEI. Kebijakan ini diharapkan memperkuat tata kelola, inovasi, dan daya saing pasar modal Indonesia. Bagaimana dampaknya?

Pemerintah Indonesia sedang menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi bursa efek. Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, menyatakan langkah ini strategis. Ini bertujuan mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan profesionalisme.

Perubahan ini akan mentransformasi struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa, menjadi perseroan dengan kepemilikan yang lebih luas.

Memahami Demutualisasi dan Manfaatnya bagi BEI

Demutualisasi adalah proses perubahan struktur kepemilikan bursa efek. Ini memisahkan keanggotaan dan kepemilikan bursa, membuka peluang bagi pihak selain perusahaan efek untuk memiliki saham. Masyita Crystallin menjelaskan, "Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan."

Konsep ini bukanlah hal baru dalam pengembangan pasar modal global. Banyak negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dulu mengimplementasikan transformasi ini. Saat ini, BEI termasuk sedikit bursa yang masih mempertahankan struktur mutual.

Model demutualisasi memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional, adaptif, dan responsif. Ini penting untuk menghadapi dinamika keuangan global yang terus berubah. Struktur baru ini juga diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan.

Inovasi yang dimaksud meliputi pengembangan instrumen derivatif, exchange-traded fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi. Selain itu, demutualisasi juga bertujuan memperdalam dan meningkatkan likuiditas pasar.

Tantangan dan Strategi Penguatan Pasar Modal Nasional

Kebijakan demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri; ia harus didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, tantangan utama adalah rendahnya free float saham. Kondisi ini menghambat perdagangan aktif dan membuat harga saham kurang mencerminkan kondisi pasar optimal.

Peningkatan free float menjadi agenda penting yang harus berjalan paralel dengan demutualisasi. Mengingat likuiditas pasar modal Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara pembanding. "Kebijakan demutualisasi bursa efek perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal," kata Masyita.

Dari sisi permintaan, partisipasi investor domestik, baik institusional maupun ritel, perlu terus ditingkatkan. Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik. Salah satunya adalah melalui pengaturan mekanisme cut loss untuk lembaga pengelola dana pensiun.

Pengaturan cut loss ini bertujuan memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal. Dengan demikian, mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal. "Kebijakan cut loss ini nanti akan diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal," ujar Masyita.

Belajar dari India dan Proses Penyusunan RPP

Perumusan strategi pengembangan pasar modal Indonesia juga mempertimbangkan pengalaman negara lain, khususnya India. Dalam satu dekade terakhir, India menunjukkan pertumbuhan pasar modal yang signifikan. Ini berkat penguatan tata kelola, peningkatan partisipasi investor domestik melalui skema systematic investment plan (SIP), serta efisiensi berbasis teknologi.

Kapitalisasi pasar India meningkat drastis, dari 1,56 triliun dolar AS pada 2014 menjadi 5,17 triliun dolar AS pada 2024. Pengalaman India menunjukkan bahwa ekosistem yang kuat, basis investor domestik yang besar, dan teknologi inklusif adalah kunci keberhasilan reformasi pasar modal.

RPP demutualisasi bursa efek disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, self-regulatory organization (SRO) seperti BEI, pelaku industri, serta DPR.

Masyita menegaskan, "Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif." Tujuannya adalah memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk transformasi ekonomi Indonesia.

Sumber: AntaraNews