LIVE

Pejabat Dewan Komisioner LPS Tak Boleh Rangkap Jabatan, Ini Aturannya

DK LPS harus bertugas secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat lain, kecuali dalam konteks penugasan resmi.

lps
Pejabat Dewan Komisioner LPS Tak Boleh Rangkap Jabatan, Ini Aturannya
Pejabat Dewan Komisioner LPS Tak Boleh Rangkap Jabatan, Ini Aturannya (merdeka.com)

Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf mengingatkan pejabat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) tidak boleh merangkap jabatan. Hal ini sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, terutama ketentuan yang tidak diubah dalam UU P2SK.

Maka dari itu, Maruf berharap para calon DK LPS yang masih menduduki jabatan tertentu agar mengundurkan diri dari jabatannya bila ingin melanjutkan proses seleksi.

"Dalam menjalankan tugasnya, proses pemilihan DK LPS harus tunduk dengan UU LPS yang masih berlaku, tidak boleh melanggar aturan yang ada," ujar Maruf seperti dikutip dari Antara, Senin (11/8).

Dia merujuk pada Pasal 66 ayat (2) UU 24/2004 yang menyebutkan bahwa anggota DK LPS harus bertugas secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat lain, kecuali dalam konteks penugasan resmi atau kegiatan sosial.

Selain itu, Pasal 67 huruf (i) menegaskan bahwa calon anggota DK LPS tidak boleh menjabat sebagai konsultan, pegawai, pengurus, atau pemilik bank dan perusahaan asuransi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Semoga pimpinan LPS tetap menjaga lembaga ini seperti saat ini, yaitu sebagai penjamin simpanan yang kredibel dan independen sebagaimana mandat undang-undang," tambahnya.

Pelayanan Publik Dilarang Rangkap Jabatan

Di sisi lain, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Universitas Airlangga (Unair) Wasiaturrahma juga menyoroti bahwa pejabat pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha.

Hal itu untuk menghindari risiko konflik kepentingan. Dalam konteks ini, satu pejabat berperan sebagai regulator yang melalukan pengawasan dan di saat yang sama menjadi pelaku industri yang diawasi.

Maka, dia pun mendorong calon DK dari pelaku industri yang berminat menduduki jabatan di regulator sebaiknya mengundurkan diri terlebih dahulu dari posisinya di industri.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Idul Adha 2026, PDIP Jatim Bagikan 485 Sapi Kurban untuk Wong Cilik

{{caption}}
5 Remaja Pelaku Teror Pocong di Pati Ditangkap, Motifnya Terungkap

{{caption}}
Pati Geger, Puluhan Motor Curian Ditemukan di Rumah Warga

{{caption}}
007 First Light Bisa Jalan di PC GTX 1660, tapi Jangan Senang Dulu

{{caption}}
Momen Wapres Gibran Sapa Jemaah Usai Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal

{{caption}}
Menengok Sapi Kurban Jumbo Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal

Topik Terkait
{{caption}}
Prabowo Lantik Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu Jabat Ketua Gantikan Purbaya

Dalam struktur, Anggito Abimanyu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.

prabowo lantik pejabat hari ini
{{caption}}
Jadi Ketua LPS, Anggito Abimanyu Siap Lepas Jabatan Wamenkeu

Kepastian ini membuatnya harus melepas jabatan wakil menteri karena aturan melarang rangkap jabatan di posisi strategis pemerintahan.

Anggito Abimanyu
{{caption}}
Banyak Pejabat Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris, KPK Usul Prabowo Terbiktan Perpres Larangan

KPK pun melakukan kajian lebih mendalam soal rangkap jabatan di lembaga publik. Tujuannya, mencegah risiko benturan kepentingan dan menutup celah korupsi.

rangkap jabatan
{{caption}}
Jaga Stabilitas Keuangan, Seleksi Pimpinan LPS Perlu Dikebut

Anggota ADK yang juga Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.

LPS
{{caption}}
Putusan MK: Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Agar Fokus Urus Kementerian

Adapun dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan advokat Viktor Santoso Tandiasa.

wamen dilarang rangkap jabatan
{{caption}}
Nasib Gugatan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan Diputus MK Siang Ini

Perkara tersebut akan diputus oleh Mahkamah bersamaan dengan 11 perkara uji materi lainnya siang nanti.

wamen rangkap jabatan
{{caption}}
Akhirnya, Istana Buka Suara soal Fenomena Wamen Kabinet Prabowo Rangkap Jabatan

Hasan berdalih menyebut larangan wamen rangkap jabatan tak termuat dalam amar putusan MK.

rangkap jabatan
{{caption}}
Rangkap Jabatan Pejabat dan Komisaris BUMN: Normal atau Anomali?

Fenomena ini dinilai rawan menciptakan konflik kepentingan.

Berita Analisis
{{caption}}
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung

MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

jaksa agung
{{caption}}
Ketua Komisi XI DPR Tegaskan Penurunan Rupiah Kini Tak Separah Krisis 1998

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan penurunan rupiah saat ini berbeda jauh dengan krisis 1998, menyoroti struktur ekonomi yang lebih kuat dan ketahanan sektor perbankan.

dolar as
{{caption}}
BPR Prisma Dana Tegaskan Performa dan Likuiditas Baik, Jamin Keamanan Dana Nasabah

Di tengah isu yang beredar, BPR Prisma Dana menegaskan memiliki performa dan likuiditas yang baik, serta berkomitmen penuh menjaga kepercayaan dan keamanan dana nasabah melalui langkah perbaikan.

bank perkreditan rakyat
{{caption}}
Pemkot Cirebon Serahkan Proses Hukum Kasus BPR Cirebon ke Kejari, Tiga Tersangka Ditahan

Pemerintah Kota Cirebon menyerahkan sepenuhnya penanganan Kasus BPR Cirebon yang merugikan negara hingga Rp17,35 miliar kepada Kejaksaan Negeri setempat, dengan tiga tersangka telah ditahan. Simak selengkapnya!

effendi edo
{{caption}}
LPS Soroti Kontribusi Daerah Signifikan bagi Perekonomian Nasional, Sumut Jadi Tulang Punggung

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan kontribusi daerah perekonomian nasional sangat vital, dengan Sumatera Utara menjadi contoh nyata penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

bobby nasution
{{caption}}
LPS Siap Bayar Klaim Nasabah BPR Pembangunan Nagari Usai Izin Dicabut OJK

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bergerak cepat menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Pembangunan Nagari setelah OJK mencabut izin usahanya pada 31 Maret 2026.

bank bangkrut
{{caption}}
LPS Siapkan Dua Skenario Implementasi Program Penjaminan Polis untuk Perkuat Industri Asuransi

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyiapkan dua skenario implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) guna menjaga kepercayaan publik dan stabilitas industri asuransi di Indonesia.

asuransi
{{caption}}
Aturan Idul Adha di Jakarta: Darah dan Jeroan Kurban Tak Boleh Dibuang ke Selokan

Masyarakat dan panitia kurban di Jakarta diharapkan mengurangi limbah dan pencemaran saat perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

berita update
{{caption}}
Genjot Gotong Royong, PDIP Bagikan 485 Sapi Kurban ke Pondok Pesantren hingga Panti Asuhan di Jatim

Pembagian ratusan sapi kurban ini rutin dilakukan keluarga besar PDI Perjuangan Jawa Timur.

berita update
{{caption}}
Tinggalkan Plastik, Al-Azhar Pakai Besek saat Distribusi Daging Kurban

Pihak pengelola Masjid Agung Al-Azhar mengaku sudah dua tahun menggunakan besek untuk pembagian daging hewan kurban.

al azhar
{{caption}}
Mobil Baru Suzuki akan Diluncurkan pada Juni 2026, Beroperasi dengan 100 Persen Etanol

Maruti Suzuki akan segera merilis mobil menggunakan bahan bakar flex fuel E100. Model Fronx dan Wagon R menjadi kandidat utama untuk peluncuran ini.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Tunda Insentif Mobil dan Motor Listrik, Tak Jadi Berlaku Bulan Depan

Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan insentif untuk kendaraan listrik yang sebelumnya direncanakan akan mulai berlaku pada Juni 2026.

berita update
{{caption}}
Prancis Siap Gugat Israel usai Aktivis Flotilla Diduga Alami Kekerasan

PM Prancis Sebastien Lecornu mengatakan perlakuan Israel terhadap warga negaranya tidak akan dibiarkan tanpa respons.

berita update