Ormas Keagamaan Boleh Mengelola Tambang, Menko Airlangga: Itu Privilege

Kementerian ESDM membuka pintu bagi ormas keagamaan, koperasi, dan UKM untuk ikut kelola nikel dan mineral lain, dengan batasan lahan yang diatur dalam PP terbaru. Simak selengkapnya!

Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.

Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari Presiden Jokowi usai menggelar konsolidasi nasional.

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 22 Juli 2024.

WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.

Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo memastikan, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.

Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk berkolaborasi memperkuat stabilitas sosial dan mendorong kemajuan daerah Sulawesi Barat.

Polri mengingatkan ormas agar tidak memaksa masyarakat atau pelaku usaha memberi THR. Warga diminta melapor melalui hotline 110 jika mengalami gangguan.

Polda Sultra menyiagakan 1.200 personel gabungan untuk memastikan Pengamanan Ramadan 1447 H/2026 M berjalan kondusif di Sulawesi Tenggara. Simak detail strategi pengamanan dan potensi gangguan yang diantisipasi.

Muhammadiyah menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, menegaskan langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.

Terjadi bentrokan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, antara kelompok ormas dan penagih utang.

Kedua anggota ormas itu ditahan di Mapolda Jawa Tengah.