Menteri UMKM Soroti Keterlibatan Perusahaan Kargo dalam Praktik Impor Ilegal

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyoroti dugaan keterlibatan perusahaan kargo dalam praktik impor ilegal yang merugikan pelaku usaha kecil dan menengah, memicu pertanyaan besar tentang kesehatan pasar domestik.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman baru-baru ini menyoroti praktik impor ilegal yang diduga melibatkan perusahaan kargo. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi media di Jakarta pada Jumat (27/2). Dugaan ini mengemuka setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap PT BC pada Februari 2026.

Menurut Maman, perusahaan kargo disinyalir menjadi “biang onar” yang berkolaborasi dengan oknum di Bea Cukai. Transaksi ilegal ini diduga memungkinkan barang impor, termasuk produk palsu dan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), lolos tanpa pemeriksaan ketat. Hal ini tentu saja sangat merugikan UMKM lokal.

Kasus yang terungkap melalui OTT KPK ini menunjukkan adanya setoran rutin senilai Rp7 miliar per bulan. Setoran tersebut diberikan kepada oknum Bea Cukai agar proses impor berjalan mulus tanpa hambatan. Situasi ini menciptakan persaingan tidak sehat bagi produk UMKM di pasar domestik.

Terbongkarnya Praktik Korupsi Impor Ilegal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar praktik korupsi terkait impor ilegal melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari 2026. OTT ini menargetkan PT BC, sebuah perusahaan jasa pengiriman barang, yang diduga menjadi fasilitator utama. Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai lebih dari Rp40 miliar.

Selain uang tunai, KPK juga berhasil menyita emas seberat 5,3 kilogram sebagai barang bukti. Sejumlah pejabat Bea Cukai dan petinggi perusahaan kargo tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan ini mengindikasikan adanya jaringan korupsi yang terstruktur dan merugikan negara.

Dugaan kuat menunjukkan bahwa PT BC secara rutin menyetorkan “jatah” sebesar Rp7 miliar setiap bulannya. Dana ini disalurkan kepada oknum Bea Cukai untuk memastikan barang impor dapat lolos tanpa pemeriksaan yang semestinya. Praktik ini memungkinkan masuknya barang palsu dan produk tidak ber-SNI ke pasar Indonesia.

Ancaman Pasar Domestik Akibat Impor Ilegal

Menteri Maman Abdurrahman menegaskan bahwa praktik serupa tidak hanya dilakukan oleh satu perusahaan kargo saja. Ia menduga lebih banyak perusahaan terlibat dalam skema impor ilegal ini. Pintu masuk barang ilegal juga tidak terbatas pada Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Maman, pelabuhan lain seperti Semarang dan Surabaya juga berpotensi menjadi jalur masuk impor ilegal. Kondisi pasar domestik saat ini disebutnya “kotor” karena dibanjiri barang impor murah. Banyak dari barang tersebut masuk secara ilegal, menciptakan persaingan yang tidak adil bagi produk UMKM.

Maman menekankan bahwa akar persoalan UMKM di Indonesia bukan lagi masalah akses pembiayaan. Sebaliknya, pasar domestik yang tidak sehat akibat serbuan barang ilegal menjadi tantangan utama. Hal ini menghambat pertumbuhan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dampak Impor Ilegal Terhadap UMKM dan Data Perdagangan

Maraknya impor ilegal secara signifikan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas UMKM. Program dukungan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai pelatihan menjadi kurang efektif. Produk UMKM kesulitan bersaing di pasar yang sudah kebanjiran barang impor murah.

Maman juga menyoroti perbedaan mencolok antara data ekspor China ke Indonesia dan data impor Indonesia dari China. Perbedaan ini terlihat jelas pada komoditas tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki. Data UNTrade 2025 yang diolah Kementerian UMKM menunjukkan ketimpangan yang signifikan.

Sebagai contoh, pada komoditas hijab (HS 6214), nilai ekspor China selalu lebih tinggi dibandingkan impor Indonesia sejak 2013 hingga 2024. Pada tahun 2024, ekspor hijab dan syal dari China mencapai sekitar 9 juta dolar AS, sementara impor Indonesia hanya 0,6 juta dolar AS. Disparitas ini mengindikasikan adanya celah besar untuk impor ilegal.

Sumber: AntaraNews