Sorot
{{caption}}
Presiden Prabowo Pimpin Ratas Kabinet di Hambalang, Ini yang Dibahas

{{caption}}
Purbaya Yudhi Sadewa Dikabarkan Dirawat di RS, Simak Sepak Terjang sebagai Menkeu!

{{caption}}
Malam Mengerikan di Bekasi Timur: Cahaya KA Argo Bromo Datang, Saya Lompat dan Sembunyi di Bawah Peron

{{caption}}
Hasil Malut United vs Persis: Drama 7 Gol dan 1 Kartu Merah, Laskar Kie Raha Petik 3 Angka

{{caption}}
Viral Siswa SMP di Deli Serdang Buang MBG ke Jalan, Diduga Basi dan Tak Layak Makan

{{caption}}
Kasus Suntik LPG Subsidi di Klaten Terbongkar, Negara Rugi Rp 6,7 Miliar

Topik Terkait
{{caption}}
Maluku Tengah Alokasikan Rp640 Miliar untuk PSN Industri Kelapa dan Pala

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyiapkan anggaran Rp640 miliar untuk dua Proyek Strategi Nasional (PSN) industri kelapa dan pala guna mendukung hilirisasi komoditas serta swasembada pangan.

{{caption}}
Pemprov Sulteng Gagas Hilirisasi Kelapa ke Bappenas, Dorong Ekonomi Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) serius menggarap potensi daerah dengan membawa konsep Hilirisasi Kelapa Sulteng ke Bappenas, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan ekonomi lokal.

{{caption}}
BRMP Maluku Perkuat Kemandirian Pangan Daerah melalui Pemetaan Komoditas Unggulan

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku berkomitmen penuh dalam memetakan dan mengembangkan komoditas unggulan daerah, mulai dari rempah historis hingga tanaman pangan strategis, demi mewujudkan kemandirian pangan Maluku dan menopang ketahanan

{{caption}}
Pemkab Tanjab Barat Harap Program Hilirisasi Kelapa Terealisasi 2026, Dongkrak Ekonomi Petani

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menaruh harapan besar pada program hilirisasi kelapa yang ditargetkan terealisasi 2026 guna mendongkrak perekonomian petani.

{{caption}}
Mentan Pacu Hilirisasi Kelapa, Targetkan Ekspor Rp2.400 Triliun dan Kesejahteraan Petani

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman genjot **hilirisasi kelapa** untuk dongkrak nilai ekspor nasional hingga Rp2.400 triliun dan tingkatkan kesejahteraan petani, bagaimana strateginya?

{{caption}}
Mentan: Investasi Hilirisasi Pertanian Rp371 Triliun Berpotensi Serap 8 Juta Tenaga Kerja Nasional

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan Investasi Hilirisasi Pertanian senilai Rp371 triliun akan membuka 8 juta lapangan kerja, memperkuat industri pangan, dan meningkatkan nilai komoditas.

{{caption}}
Fakta Unik 29 Provinsi Kompak Dukung Percepatan Hilirisasi Perkebunan Nasional, Ini Manfaatnya!

Sejumlah kepala daerah dari 29 provinsi bersatu mendukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional, berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan.

{{caption}}
Kepala Daerah Kompak Dukung Percepatan Hilirisasi Perkebunan Nasional

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Laos, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pemerintah pusat dalam menggebrak potensi perkebunan di berbagai daerah.

{{caption}}
Investasi Rp371 Triliun, Mentan Ajak KTNA Kawal Hilirisasi Pertanian Menuju Indonesia Emas 2045

Menteri Pertanian mengajak Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengawal hilirisasi pertanian, program prioritas Presiden Prabowo, dengan investasi fantastis demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

{{caption}}
Tahukah Anda, Potensi Besar Hilirisasi Perkebunan Sulut Dikawal Mentan Amran Sulaiman?

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman perkuat hilirisasi perkebunan Sulut, pastikan potensi besar daerah ini diolah maksimal demi kesejahteraan petani. Bagaimana strateginya?

{{caption}}
Pemkab Bangkep dan KKP Perkuat Sektor Perikanan, Dorong Kesejahteraan Nelayan

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperkuat sektor perikanan Bangkep dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

{{caption}}
Bangka Tengah Perkuat SDM, Targetkan Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serius meningkatkan rata-rata lama sekolah dari 7,22 tahun, guna memperkuat kualitas SDM dan memajukan sektor pendidikan daerah.

{{caption}}
Kemenkumham Babel Selaraskan Raperda Transaksi Nontunai Desa Bangka Tengah

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bangka Tengah mengenai Tata Cara Transaksi Nontunai Desa, memastikan regulasi berkualitas dan akuntabel serta menjadi contoh bagi daerah lain.

{{caption}}
Sinergitas Lintas Sektor Kunci Keberhasilan Program Bangga Kencana di Sulawesi Utara

Wakil Gubernur Sulawesi Utara menegaskan sinergitas lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan Program Bangga Kencana untuk mewujudkan pembangunan keluarga dan kependudukan yang berkualitas.

{{caption}}
Pemkab Cirebon Pastikan Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran Melalui Musyawarah

Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memastikan penyaluran bantuan pendidikan di daerahnya tepat sasaran, dengan melibatkan DPRD dalam musyawarah untuk menyesuaikan kondisi di lapangan.

{{caption}}
Sensus Ekonomi 2026 NTT: Akademisi Undana Soroti Urgensi Pemetaan Sektor Informal

Sensus Ekonomi 2026 akan segera digelar BPS. Akademisi Undana menyoroti urgensi SE2026 untuk memetakan sektor informal di NTT yang unik dan dinamis, menjadi dasar kebijakan akurat.

bps
{{caption}}
OJK dan TPAKD Maluku Tengah Perkuat Inklusi Keuangan, Sasar Warga Belum Terlayani

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku dan TPAKD Maluku Tengah bersinergi memperluas inklusi keuangan, fokus menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara optimal di wilayah tersebut.

{{caption}}
Mendorong Ekspor Kayu Balsa Maluku: BKHIT Maluku Dampingi Pelaku Usaha di Seram Bagian Timur

BKHIT Maluku gencar melakukan pendampingan intensif kepada pelaku usaha di Seram Bagian Timur untuk mengoptimalkan potensi Ekspor Kayu Balsa Maluku ke pasar internasional, menjanjikan nilai ekonomi tinggi.

{{caption}}
Disperindag Maluku Gencarkan Pengawasan Barang Ambon Demi Lindungi Konsumen

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku intensifkan Pengawasan Barang Ambon dan tertib niaga untuk memastikan keamanan produk serta kepatuhan pelaku usaha.

{{caption}}
Komoditas Perikanan Pemicu Utama Deflasi Maluku Maret 2026

Bank Indonesia Provinsi Maluku mengungkapkan penurunan harga komoditas perikanan menjadi faktor utama Deflasi Maluku Maret 2026, didukung kondisi maritim kondusif.

{{caption}}
Pemprov Maluku Genjot Digitalisasi PAD Maluku, Tekan Potensi Kebocoran Penerimaan Daerah

Pemerintah Provinsi Maluku serius menggarap Digitalisasi PAD Maluku demi kemandirian fiskal daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan dan menutup celah kebocoran penerimaan daerah yang selama ini terjadi.

{{caption}}
BKHIT Maluku Fasilitasi Ekspor Perikanan Maluku 18 Ton ke Jepang, Perkuat Pasar Global

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku berhasil memfasilitasi ekspor perikanan Maluku sebanyak 18 ton ke Jepang, membuka peluang besar di pasar internasional.