Kemenhub: Biaya Transportasi Habiskan 40 Persen Pendapatan Masyarakat

Ketidakseimbangan itu menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan transportasi massal perkotaan untuk menekan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp300 triliun per tahun. Langkah ini sekaligus mengurangi kemacetan, polusi, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat.

"Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan dalam keterangannya dikuitp dari Antara, Kamis (28/5).

Menurut Aan, ketidakseimbangan itu menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan.

Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah terus mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Meski begitu, Aan tidak merinci ke-20 kota tersebut.

Ia mengatakan, program itu bertujuan untuk mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” kata Aan.

Dukungan Pemerintah

Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Kemenhub juga menyediakan aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan terukur.

Di samping itu, dukungan juga diberikan melalui situs resmi Teman Bus, aplikasi pengelolaan operasional buy the service (BTS), executive dashboard untuk pemantauan laporan operasional, digital checker app untuk mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal oleh operator bus, dan checker web untuk melihat pencapaian standar pelayanan minimal.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengapresiasi komitmen pemerintah daerah, salah satunya Kota Batam dalam mengoptimalisasi layanan bus Trans Batam melalui penambahan jumlah armada pada tahun 2026.

Hal itu dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan transportasi publik yang modern dan terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Pengembangan BRT

Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema BTS itu, kata, adalah langkah strategis untuk mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan. "Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan konsisten, penambahan armadanya bertahap sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di tahun 2026,” ucapnya.

Sejak tahun 2024, Pemkot Batam telah menghadirkan 20 unit bus Trans Batam, kemudian menambah armada sebanyak 13 unit di tahun 2025, dan kembali menambah 19 unit bus pada 2026 sehingga total armada BTS yang beroperasi mencapai 52 unit.

Seluruh armada siap mengoptimalkan pelayanan di lima koridor strategis menuju Batam Centre yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa. "Kami juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim,” jelas Aan.

Ia menilai penguatan layanan transportasi publik melalui pengembangan BRT ini menjadi bagian penting untuk mendukung efisiensi mobilitas masyarakat. "Jika tersedia transportasi publik yang efisien maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan serta menjadi upaya mencegah krisis energi," kata Aan.