Masyarakat Indonesia Makin Miskin Gara-Gara Transportasi Umum, Begini Penjelasannya

Indonesia emas di tahun 2045 hanya menjadi angan-angan.

Transportasi umum bukan sekadar solusi kemacetan, tetapi memiliki korelasi besar dengan tingkat kemiskinan. Daerah-daerah miskin kerap kali menghadapi akses transportasi yang buruk, sehingga memperburuk ketimpangan.

Ironisnya, anggaran transportasi umum justru harus dikorbankan demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan mulia, tetapi kebijakan anggaran yang kurang selektif memunculkan dampak serius pada sektor lain yang juga krusial.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya mengalokasikan Rp437,9 miliar pada 2024 untuk program Buy The Service (BTS) di 11 kota dengan total 46 koridor.

Namun, pada 2025, anggaran itu menyusut drastis menjadi Rp177,5 miliar, mencakup hanya enam kota lama dan dua kota baru. Tiap kota akan menerima dana bervariasi, mulai dari Rp8,7 miliar hingga Rp37,6 miliar, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kaum miskin yang terpinggirkan.

Menurut Pengamat Transportasi Djoko Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, sungguh ironis di tengah upaya pemerintah menginginkan Indonesia Maju dengan semangat menuju Indonesia Emas 2045, namun untuk urusan angkutan umum saja diabaikan. Janji memberikan subsidi angkutan perkotaan dilupakan.

"Indonesia Emas 2045 hanya mimpi. Perlu dimengerti transportasi umum adalah satu indikator kota layak huni," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya diterima merdeka.com, Minggu (19/1).

Dia menjelaskan keberadaan angkutan umum tidak hanya mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara atau menrunkan angka kecelakaan. Namun di Indonesia lebih dari itu dampaknya.

Djoko menilai angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya.

Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.

"Rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi. Pembiaran terhadap kondisi yang ada akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum. Intervensi Pemerintah diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan," ungkap Djoko.

Djoko mengatakan, di Indonesia ada 552 pemerintah daerah yakni 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Jika sekarang baru 14 kota dibenahi, kapan akan terwujud angkutan umum di seluruh pemda dibenahi.

Kewajiban pemerintah daerah yang akan mendapat bantuan Program BTS, seperti bersedia membuat kebijakan push and pull strategy, bersedia menyediakan prasarana halte atau bus stop dan rambu atau marka yang dibutuhkan, mempunyai Rencana Induk Transportasi (RIT) dan Rencana Umum Jaringan Transportasi (RUJT).

Kemudian memiliki regulasi terkait penyelenggaraan angkutan umum, memahami akan stimulan yang harus dilanjutkan untuk handover, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada stakeholder daerah, mendapat dukungan dan persetujuan DPRD, dan mendapat dukungan Organda, serta program masuk dalam RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Angkutan Umum Dapat Kendalikan Inflasi

Djoko melanjutkan, keberadaan angkutan umum dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. Angkutan umum salah satu penentu tingkat inflasi. Maka dari itu, daerah yang tidak memiliki angkutan umum, tingkat inflasinya tinggi.

"Di Kota Palembang program Angkot Feeder Musi Emas masuk dalam pengendalian inflasi dan kemiskinan ekstrem, karena dengan ongkos gratis maka masyarakat sangat terbantu dalam beraktivitas setiap hari," terangnya.

Bus angkutan perintis di Kabupaten Kutai Kartabegara ada satu trayek dari Samarinda-Kembang Janggut Kabupaten Kukar dibuatkan SK Bupati Kab. Kutai Kartanegara untuk memperpanjang operasi dari Kembang Janggut–Tabang yang diberikan subsidi dengan bus yang sama sebesar Rp140 juta per tahun dan sudah berjalan 4 tahun.

"Operasional bus tersebut salah satu upaya Pemkab. Kutai Kartanegara untuk pengendalian inflasi daerah, sehingga setiap tahun menyediakan anggaran," tegas dia.

Lebih lanjut, dia meminta kepada pemerintah untuk tidak mengurangi anggaran subsidi angkutan umum, jika perlu ditambah supaya tujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi namun akan menjadi kenyataan.