Ekonom: Mitigasi Kenaikan Harga BBM Pertamax Perlu Fokus Lindungi Kelompok Rentan

Kenaikan harga Pertamax berpotensi merembet ke berbagai sektor ekonomi. Ekonom Josua Pardede menekankan pentingnya mitigasi untuk melindungi daya beli kelompok rentan.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menyarankan agar kebijakan mitigasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan. Saran ini disampaikan Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Jumat.

Meskipun BBM jenis Pertamax lebih menyasar kelompok pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, kenaikan harganya tetap berpotensi merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan. Oleh karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli masyarakat rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok.

Pemerintah disarankan untuk memperkuat bantuan sosial yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan dapat berupa tunai sementara, bantuan pangan, atau dukungan biaya distribusi.

Perlindungan Daya Beli Kelompok Rentan

Josua Pardede menegaskan bahwa kenaikan harga BBM, meskipun nonsubsidi seperti Pertamax, dapat menimbulkan efek domino pada perekonomian. Dampak ini terutama terasa pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah yang memiliki alokasi pengeluaran besar untuk kebutuhan dasar.

Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan. Penguatan cadangan pangan nasional, operasi pasar yang efektif, serta distribusi antardaerah menjadi krusial.

Selain itu, subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit juga dapat membantu menekan biaya logistik. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dukungan Sektor Transportasi dan UMKM

Sektor transportasi menjadi salah satu yang paling rentan terhadap kenaikan harga BBM. Josua merekomendasikan pemerintah untuk memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil.

Dukungan ini bertujuan mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat, yang pada akhirnya akan membebani konsumen. Kebijakan ini harus dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Bagi UMKM, pemerintah diminta membantu menjaga biaya produksi agar tetap kompetitif. Ini bisa dilakukan melalui pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah, serta bantuan digitalisasi pemasaran.

Subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok juga dapat menjadi solusi, namun bantuan UMKM harus selektif untuk menghindari kebocoran dan memastikan tepat sasaran.

Pengawasan Subsidi dan Reformasi Jangka Menengah

Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Hal ini penting untuk mencegah perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, yang dapat membebani anggaran negara.

Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan ketat di SPBU adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kebocoran subsidi. Selain itu, selisih harga antarjenis BBM juga perlu dipastikan agar tidak terlalu ekstrem.

Dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi disarankan untuk beralih dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat. Kebijakan ini harus dibarengi dengan perbaikan transportasi umum dan pengembangan kendaraan hemat energi.

Peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan juga sangat penting guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM dalam jangka panjang.

Sumber: AntaraNews