Kabar Gembira: Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Program BSU Hingga Akhir Tahun 2025

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga akhir tahun 2025, setelah penyaluran kuartal II dinilai berhasil.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang mempertimbangkan kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk kuartal III dan IV tahun 2025. Hal ini menyusul penyaluran BSU pada kuartal II yang dinilai berlangsung dengan efektif.

"BSU tampaknya akan dilanjutkan karena pelaksanaannya yang efektif. Program ini akan berlanjut di triwulan III dan IV," kata Analis Kebijakan dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Riznaldi Akbar, dalam acara International Battery Summit di Jakarta, yang dikutip pada Kamis (7/8).

Program BSU bertujuan untuk menjaga daya beli para pekerja di tengah tantangan ekonomi, seperti inflasi dan perlambatan pertumbuhan. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya mencapai Rp 600.000 yang dibayarkan sekaligus.

Pada kuartal II, pemerintah telah menganggarkan Rp10,72 triliun untuk program ini, yang ditujukan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta, termasuk 565 ribu guru honorer.

"Pencairan BSU untuk triwulan II sudah dilakukan, dan kini kami sedang merancang untuk triwulan III," tambah Riznaldi.

Stimulus Menjelang Natal dan Tahun Baru

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sedang merancang stimulus fiskal tambahan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Menurut Riznaldi, langkah ini sangat penting untuk mempertahankan target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berada di sekitar 5 persen.

Salah satu cara yang akan dilakukan adalah melalui belanja fiskal dan pemberian insentif oleh pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan bahwa pemerintah akan menyiapkan stimulus sebesar Rp10,8 triliun pada kuartal III-2025. Dana ini akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang meliputi:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
2. Pembangunan Sekolah Rakyat
3. Koperasi Desa Merah Putih
4. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Inisiatif PPN DTP

Pemerintah terus melanjutkan inisiatif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang mencakup 100 persen untuk pembelian rumah dengan harga maksimum Rp2 miliar. Selain itu, untuk mendukung perkembangan usaha kecil, pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp287,8 triliun selama semester kedua tahun 2025.

Di penghujung tahun, pemerintah juga sedang mempersiapkan stimulus tambahan untuk mendorong konsumsi rumah tangga, terutama selama periode libur panjang.

"APBN 2025 masih memiliki ruang fiskal sebesar Rp 2.121 triliun yang siap dibelanjakan pada paruh kedua tahun ini," tutup Sri Mulyani.