Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Pemerintah Siap Gelontorkan BSU buat Buruh Gaji 3,5 Juta

Selain BSU, Pemerintah kembali memberikan diskon tarif listrik.

Oleh Sulaeman - Reporter

Pemerintah memastikan akan kembali menyalurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan program BSU akan cair pada 5 Juni 2025 mendatang.

"Itu (BSU) sedang dipersiapkan nanti akan diperlakukan per 5 Juni," kata Airlangga kepada awak media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dikutip Senin (26/5).

Airlangga mengatakan penyaluran program BSU ini untuk menaikan daya beli masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025. Namun, belum disebutkan berapa nominal besaran BSU yang akan cair bulan depan.

"Mobilitas (pendorong ekonomi) semester 2 apa? BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang pendaya beli," tegasnya

Selain BSU, Pemerintah kembali memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama bulan Juni dan Juli 2025. Insentif ini menyasar sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA sebagai bagian dari program stimulus ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan lima stimulus lain, yakni pertama diskon transportasi umum yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 mencapai 4,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan kuartal I-2024 yang tumbuh sebesar 5,11 persen yoy.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa angka ini merupakan yang terendah sejak kuartal I-2021, ketika ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -0,69 persen akibat pandemi Covid-19.

Amalia menjelaskan, salah satu faktor pelemahan pertumbuhan ekonomi di awal 2025 adalah tidak adanya momentum Pemilu seperti di kuartal pertama 2024, yang saat itu mendorong konsumsi domestik secara signifikan melalui belanja kampanye dan aktivitas politik.