Indonesia Siapkan Diri Jadi Anggota Penuh OECD Tiga Tahun Lagi

OECD dibentuk untuk mengelola bantuan Amerika dan Kanada di bawah Marshall Plan.

Pertemuan ini membahas soal proses aksesi Indonesia masuk menjadi anggota OECD.

Ada 26 sektor yang akan dinilai organisasi elit sehingga Pemerintah membentuk 26 komite sesuai yang ditentukan.

Organisasi ini didirikan pada tahun 1948 untuk memantau kontribusi AS dan Kanada.

Pertemuan Jokowi dan Cormann membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

Salah satu bentuk legitimasinya, dengan meminta aksesi menjadi anggota OECD.

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini makin solid, ditandai dengan indikator fundamental seperti pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,17% di kuartal 2-2023

Langkah ini dilakukan dengan melibatkan empat kementerian sebagai wali data (walidata) guna memastikan penyaluran program lebih tepat sasaran dan terukur.

Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendalaman kasus yang tengah bergulir.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Sekretaris Angkatan Laut AS John Phelan mengundurkan diri secara mendadak. Wakil Menteri Hung Cao ditunjuk sebagai pejabat sementara.

Pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah Jakarta akibat gangguan suplai. PLN tengah melakukan pemulihan dan mengimbau warga melapor lewat PLN Mobile.

Dengan rilis iOS 26.4.2, Apple berupaya melindungi pengguna dari pengawasan aparat penegak hukum seperti FBI yang ingin mengakses riwayat notifikasi.

Rosan mengungkapkan bahwa Presiden mengarahkan agar setiap investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Komisi I DPR RI mengusulkan Kementerian Luar Negeri membentuk unit khusus untuk memperjelas posisi Diplomasi Indonesia di mata dunia, terutama terkait isu bergabungnya Indonesia ke BRICS yang memicu pertanyaan internasional.

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

Pemerintah Indonesia serius mendorong penerapan e-Government sebagai strategi kunci untuk meningkatkan produktivitas nasional, menghadapi dinamika global yang penuh tantangan, dan memperkuat kerja sama internasional.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dukungan Komisi III DPR RI terhadap revisi UU Tipikor, langkah krusial bagi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.