Indonesia dalam Proses Masuk Daftar Negara OECD, Ini Keuntungannya

OECD dibentuk untuk mengelola bantuan Amerika dan Kanada di bawah Marshall Plan.

Pemerintah harus berbenah diri terutama dalam hal tata kelola hukum yang adil dan pemberantasan korupsi.

Organisasi ini didirikan pada tahun 1948 untuk memantau kontribusi AS dan Kanada.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekjen OECD

Pertemuan Jokowi dan Cormann membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

Jokowi menilai keanggotaan di OECD sangat penting untuk memudahkan investasi.

Pertemuan ini bertujuan untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia, dan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.

Indonesia saat ini berada dalam proses aksesi keanggotaan dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi.

Adapun pada perdagangan sebelumnya, Senin (20/4), Rupiah justru menunjukkan penguatan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka ruang dialog langsung dengan pengusaha Amerika Serikat (AS) di Washington D.C., mempererat hubungan ekonomi dan membuka peluang investasi. Simak komitmen Indonesia menjaga stabilitas ekonomi dan reformasi struktural

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan strategi Indonesia menggeser fokus pembangunan menuju Pertumbuhan Ekonomi Produktif Berkelanjutan, didorong oleh investasi, industrialisasi, dan peningkatan produktivitas untuk masa depan yang lebih tang

Di tengah gejolak krisis energi global, Indonesia mengandalkan reformasi ekonomi struktural, termasuk pembentukan Satgas P2SP, untuk memperkuat ketahanan nasional dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Ekonom menyoroti urgensi Revisi Tax Holiday di Indonesia. Kebijakan ini harus bergeser dari insentif berbasis tarif ke kinerja agar tetap kompetitif di tengah penerapan Global Minimum Tax dan menarik investasi berkualitas.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras dan gula, dari dampak fluktuasi harga plastik yang berpotensi membebani masyarakat.

Pemerintah Indonesia tengah serius mempertimbangkan Insentif Kendaraan Listrik, berdiskusi dengan regulator dan industri untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis regulasi baru terkait tata kelola lingkungan kawasan industri, bertujuan mengoptimalkan peran pengelola dan mendukung iklim investasi yang kondusif serta berkelanjutan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengambil langkah strategis mempercepat Akselerasi Sertifikasi ISPO Industri Hilir Sawit melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN). Upaya ini bertujuan memperkuat tata kelola berkelanjutan dan meningkatkan daya saing.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong diversifikasi ekspor baja Indonesia ke kawasan Timur Tengah dan negara industri berkembang, guna mengurangi ketergantungan pada satu negara tujuan utama dan memperkuat ketahanan industri nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pelayanan publik Kemenperin tetap optimal, bahkan dengan penerapan WFH ASN setiap Jumat, demi menjaga kualitas layanan dan iklim investasi.