Fakta Unik: Mengapa Desa Wisata Bangka Belitung Jadi Contoh Nasional Kemenpar?

Kementerian Pariwisata menunjuk Desa Wisata Bangka Belitung sebagai percontohan nasional. Temukan alasan di balik keputusan penting ini dan dampaknya pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Pangkalpinang, 10 September. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia secara resmi menunjuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai percontohan standar pengembangan desa wisata di tingkat nasional. Penunjukan ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem pariwisata yang berkualitas dan berkelas dunia di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi daerah lain dalam mengembangkan potensi wisata berbasis komunitas.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian Bangka Belitung. "Berbahagia dan beruntunglah Kepulauan Babel sebagai contoh penerapan standar-standar pengembangan desa wisata nasional," ujarnya di Pangkalpinang pada Rabu. Keberhasilan Bangka Belitung dalam mengelola desa wisatanya menjadi inspirasi bagi upaya peningkatan sektor pariwisata di Tanah Air.

Penetapan Bangka Belitung sebagai contoh ini juga bertepatan dengan proses finalisasi revisi Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009. Revisi undang-undang ini sedang digarap oleh Panitia Kerja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI. Kemenpar berharap revisi ini dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Bangka Belitung: Pelopor Standar Desa Wisata Nasional

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan komitmen dan keberhasilan signifikan dalam mengembangkan desa-desa wisatanya. Keberhasilan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Model pengembangan yang diterapkan di Bangka Belitung dianggap relevan dan efektif untuk direplikasi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama dalam mencapai target pariwisata berkualitas.

Kemenpar melihat bahwa potensi pariwisata di Bangka Belitung, khususnya dalam segmen desa wisata, sangat besar dan telah dikelola dengan baik. Ini mencakup aspek keunikan budaya, keindahan alam, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pengalaman Bangka Belitung menjadi acuan penting dalam merumuskan standar nasional. Standar ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia di mata dunia.

Pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat lokal menjadi fokus utama dalam strategi Kemenpar. Dengan melibatkan komunitas setempat, pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga sarana pelestarian budaya dan lingkungan. Hariyanto menegaskan bahwa pendekatan ini akan menjadi pilar utama dalam revisi undang-undang pariwisata yang sedang berlangsung.

Revisi Undang-Undang Pariwisata dan Klasifikasi Desa Wisata

Proses revisi Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 kini memasuki tahap finalisasi di DPR RI. Hariyanto menekankan bahwa revisi ini memiliki urgensi yang sangat jelas untuk kemajuan sektor pariwisata. Salah satu poin menarik dalam revisi ini adalah adanya diksi dan narasi khusus mengenai bab desa wisata. Bab ini akan menjadi bagian integral dalam pengembangan pariwisata yang berlandaskan pada partisipasi aktif masyarakat lokal.

"Pengembangan pariwisata ini harus berbasis masyarakat dan ini sudah dituangkan dalam revisi undang-undang pariwisata ini," kata Hariyanto. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat pariwisata dapat dirasakan langsung oleh komunitas di tingkat desa. Dengan demikian, desa wisata bukan hanya sekadar objek, tetapi juga subjek pembangunan pariwisata nasional.

Lebih lanjut, revisi undang-undang ini akan merumuskan pasal-pasal yang mengatur tentang desa dan kampung-kampung wisata. Termasuk di dalamnya adalah penjelasan klasifikasi desa atau kampung wisata berdasarkan potensinya. Klasifikasi ini akan membagi desa wisata ke dalam beberapa kategori, yaitu:

• Desa atau kampung wisata rintisan
• Desa atau kampung wisata berkembang
• Desa atau kampung wisata maju
• Desa atau kampung wisata mandiri

Pembagian klasifikasi ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi desa wisata mereka. Ini juga akan memudahkan dalam penyaluran bantuan dan program pengembangan yang tepat sasaran, sesuai dengan tingkat kemajuan masing-masing desa. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pariwisata yang terstruktur dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri.

Sumber: AntaraNews