Fakta Anggaran! Komisi VII DPR Desak Pemkab Subang Optimalisasi PLUT KUMKM Subang
Komisi VII DPR RI mendesak Pemkab Subang untuk mengoptimalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM Subang, menyoroti kurangnya komitmen anggaran dan kebijakan daerah.
Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, untuk mengoptimalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM). Desakan ini disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Subang pada Rabu (17/9).
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung operasional PLUT KUMKM. Padahal, fasilitas ini dibangun menggunakan anggaran hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PLUT KUMKM dirancang sebagai media inkubator penting untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Subang. Namun, kondisi saat ini menunjukkan fasilitas tersebut belum berfungsi optimal sesuai harapan pemerintah pusat.
Pentingnya Optimalisasi PLUT KUMKM Subang
PLUT KUMKM Subang merupakan program strategis dari Kementerian UMKM yang bertujuan sebagai media inkubator. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM lokal. Anggaran pembangunan gedung PLUT sendiri sepenuhnya berasal dari APBN, menunjukkan komitmen pemerintah pusat.
Novita Hardini menegaskan bahwa setelah hibah dari pemerintah pusat diberikan, kini giliran Pemkab Subang yang harus menunjukkan komitmen. Optimalisasi PLUT KUMKM Subang membutuhkan dukungan penuh, baik dari segi anggaran maupun kebijakan. Tanpa dukungan ini, program tersebut berisiko terbengkalai dan tidak mencapai tujuannya.
"Tidak boleh pemerintah daerah hanya mengandalkan Pemerintah Pusat saja," kata Novita. Ia menambahkan bahwa membiarkan PLUT setelah dibangun pusat sama dengan menelantarkan program penting. Hal ini menjadi catatan khusus bagi Komisi VII DPR RI dalam melakukan pengawasan.
Novita juga menyatakan kekecewaannya terhadap kondisi PLUT KUMKM Subang yang seakan-akan kurang mendapat dukungan dari pemerintah daerah. "Menurut saya, ini menjadi catatan khusus. Sehingga penekanan saya ketika datang ke sini, dalam melakukan pengawasan, kurang kepedulian dari pemerintah daerah terkait komitmen anggaran dan komitmen kebijakan untuk optimalisasi PLUT KUMKM," tegasnya.
Tantangan Anggaran dan Prioritas Daerah
Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, menjelaskan bahwa Pemkab Subang saat ini memiliki prioritas lain yang mendesak. Anggaran daerah lebih banyak dialokasikan untuk mengatasi masalah infrastruktur jalan. Hal ini secara langsung mempengaruhi alokasi dana untuk program pengembangan lainnya.
"Kami tetap mengalokasikan anggaran untuk PLUT KUMKM. Tapi tidak terlalu banyak, karena tahun ini kami dari pemerintah daerah fokus untuk program infrastruktur jalan," ujar Agus Masykur. Prioritas ini menjadi alasan di balik minimnya dukungan finansial yang dapat diberikan untuk PLUT KUMKM Subang.
Menanggapi alasan anggaran, Novita Hardini menyatakan bahwa masalah anggaran sangat fleksibel dan dapat diatasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi kendala finansial yang ada. "Masalah anggaran itu kan sangat fleksibel ya, kita bisa berkolaborasi dengan lintas sektor. Ini yang saya katakan, perlu ada komitmen atau dukungan kebijakan dari pemerintah daerah," tegasnya.
Selain itu, Novita juga mengungkapkan keraguannya terhadap kapasitas fasilitas PLUT KUMKM Subang yang ada. Ruangan yang tersedia dinilai terlalu kecil untuk melayani pelatihan puluhan ribu pelaku UMKM yang tersebar di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya kebutuhan evaluasi lebih lanjut terhadap fasilitas yang tersedia agar optimalisasi PLUT KUMKM Subang dapat tercapai.
Sumber: AntaraNews