Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Diskusi dengan PM Australia Via Telepon, Pastikan Kerja Sama Tetap Kuat di Tengah Dinamika Global

{{caption}}
Erick Thohir Temui Prabowo, Lapor Rencana Pembangunan Akademi Olahraga Nasional

{{caption}}
Hasil Persis vs Bhayangkara FC: Comeback, Laskar Sambernyawa Tinggalkan Zona Merah

{{caption}}
Bocoran Dokumen soal Pesawat Militer AS Bebas Melintas di RI, Menlu Angkat Suara

{{caption}}
Detik-Detik Pelajar di Medan Panik Diserang Geng Motor Bersenjata Tajam

{{caption}}
Terungkap Zarof Ricar Punya Perusahaan Bayangan, Ini Fungsinya

Topik Terkait
{{caption}}
Bupati Sujiwo Desak Alokasi Anggaran Kubu Raya Lebih Proporsional dari Provinsi

Bupati Kubu Raya Sujiwo mendesak alokasi anggaran Kubu Raya yang lebih proporsional dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mengingat peran strategis daerah tersebut sebagai penyangga ibu kota dan kontributor ekonomi terbesar kedua.

{{caption}}
Bobby Nasution Siap Bantu Daerah Manfaatkan Pendanaan Alternatif Non-APBD untuk Maksimalkan Pembangunan di Sumut

Langkah ini menjadi strategi penting agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.

{{caption}}
Bobby Nasution Minta Maksimalkan KUR dan KPP untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Bobby menyebutkan, realisasi KUR di Sumut saat ini masih menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun, tepat di bawah Sulawesi Selatan.

{{caption}}
Tahukah Anda? Pemkab Subang Anggarkan Rp324 Juta Setahun untuk Gaji Konsultan UMKM di PLUT KUMKM

Pemerintah Kabupaten Subang mengalokasikan Rp324 juta per tahun untuk gaji tujuh konsultan UMKM di PLUT KUMKM Subang. Anggaran ini demi mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

{{caption}}
Terungkap! Kemen UMKM Dorong Pengembangan UMKM Natuna, Siapkan Bantuan dan PLUT Modern

Kementerian UMKM serius genjot pengembangan UMKM Natuna dengan berbagai bantuan, termasuk DAK nonfisik dan fasilitas PLUT. Simak strategi pemerintah untuk UMKM di daerah terluar!

{{caption}}
Resmikan PLUT Natuna Senilai Rp4 Miliar, Sesmen UMKM: Dukung UMKM Berdaya Saing di Perbatasan

Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Natuna, senilai Rp4 miliar, diresmikan Sesmen UMKM untuk mengoptimalkan pengembangan UMKM berdaya saing di wilayah perbatasan.

{{caption}}
Tahukah Anda? Anggaran UMKM Ekraf Perlu Jawab Kebutuhan Rakyat, Bukan Sekadar Laporan!

Anggota DPR RI menyoroti alokasi Anggaran UMKM Ekraf yang dinilai belum menjawab kebutuhan riil masyarakat, menuntut evaluasi program agar lebih efektif dan berdaya saing.

{{caption}}
PLUT-KUMKM Diresmikan, Gus Ipul Harap Jadi Pengembangan Koperasi dan UMKM

Hadirnya gedung ini untuk mendorong koperasi dan para UMKM untuk lebih berkontribusi pada PLUT.

{{caption}}
Pemkot Samarinda Kooperatif Tuntaskan Polemik Sewa Mobil Dinas Wali Kota

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemkot siap kooperatif dengan KPK untuk menuntaskan Polemik Sewa Mobil Dinas Land Rover Defender yang menyita perhatian publik.

{{caption}}
Alokasi DIPA 2026 NTT Perkuat Vokasi dan Modernisasi Pertanian, Dorong Ekonomi Lokal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengumumkan alokasi DIPA 2026 NTT difokuskan untuk penguatan pendidikan vokasi dan modernisasi pertanian, kunci pendorong ekonomi daerah.

{{caption}}
Pemkot Mataram Alokasikan Rp68 Miliar untuk Penanggulangan Kemiskinan Mataram 2026

Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmen serius dengan mengalokasikan Rp68 miliar untuk Penanggulangan Kemiskinan Mataram pada tahun 2026, menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan.

{{caption}}
DPPKB Karawang Alokasikan Rp5,6 Miliar untuk Pengadaan Pulsa Penanganan Stunting

DPPKB Karawang alokasikan Rp5,6 miliar untuk pengadaan pulsa penanganan stunting, mendukung kinerja 5.637 kader pendamping keluarga dan input data ke aplikasi ELSIMIL.

{{caption}}
KPK Ungkap Modus Bupati Tulungagung Reimburse Belanja Pribadi ke OPD, Total Kerugian Ratusan Juta Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan modus Bupati Tulungagung Reimburse Belanja Pribadi kepada OPD, melibatkan uang tunai dan barang mewah yang mencapai ratusan juta rupiah.

{{caption}}
KPK Duga Modus Korupsi Bupati Tulungagung Pakai Surat Sakti Hindari Jeratan Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya modus korupsi Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang menggunakan surat pernyataan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, membuat publik penasaran akan detailnya.

{{caption}}
Pemkab Lebak Genjot Percepatan Pembangunan Jalan Antarkecamatan, Dorong Ekonomi Lokal

Pemerintah Kabupaten Lebak serius menggarap percepatan pembangunan jalan di wilayahnya. Langkah ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Lebak.

{{caption}}
Pemkot Tangerang Gencarkan Perbaikan Jalan di Perbatasan, Prioritaskan Kenyamanan Pengguna Jalan

Pemerintah Kota Tangerang terus menggenjot perbaikan jalan di perbatasan daerah. Upaya perbaikan jalan Tangerang ini untuk mengatasi kerusakan dan memastikan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat.

{{caption}}
Gubernur Sulsel Genjot Percepatan Konektivitas Jalan dan Irigasi di Wajo

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen penuh dalam percepatan konektivitas Wajo melalui pembangunan infrastruktur jalan dan rehabilitasi irigasi, menjanjikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

{{caption}}
Kontraktor Blora Resah, Kenaikan Harga Aspal Ancam Proyek Konstruksi Jalan

Kenaikan Harga Aspal hingga 20 persen di Blora memicu kekhawatiran kontraktor akan potensi kerugian besar pada proyek konstruksi jalan yang sudah berjalan.

{{caption}}
BBPJN Lanjutkan Rehabilitasi Jalan Nasional Blora-Cepu, Prioritaskan Keselamatan Pengguna

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–Yogyakarta melanjutkan rehabilitasi Jalan Nasional Blora-Cepu pasca-Lebaran 2026. Proyek ini bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan.

{{caption}}
DPRD Jabar Soroti Inefisiensi Anggaran PJU Ganda di Cirebon, Berpotensi Bebani Daerah

Komisi IV DPRD Jawa Barat menemukan indikasi inefisiensi anggaran akibat pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) ganda di Cirebon, berpotensi membebani keuangan daerah pada pos biaya listrik.