Bupati Sujiwo Desak Alokasi Anggaran Kubu Raya Lebih Proporsional dari Provinsi

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, baru-baru ini menyuarakan desakan kuat agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan alokasi anggaran yang lebih proporsional untuk daerahnya. Permintaan ini disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Sujiwo menekankan bahwa Kubu Raya memiliki peran vital dalam menopang pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kalimantan Barat secara keseluruhan.

Desakan ini muncul karena Kubu Raya dianggap memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi dan wilayah hinterland Kota Pontianak. Selain itu, Kubu Raya juga merupakan kontributor ekonomi terbesar kedua di Kalimantan Barat, sehingga peningkatan perhatian anggaran dari provinsi menjadi sangat krusial.

Sujiwo berharap Musrenbang ini tidak hanya menjadi tahapan administratif, tetapi juga momentum untuk melahirkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan riil pembangunan di Kubu Raya. Hal ini penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Bupati Sujiwo menguraikan beberapa keunggulan utama Kubu Raya yang menjadi dasar permintaannya akan alokasi anggaran Kubu Raya yang lebih besar. Sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, Kubu Raya menanggung beban infrastruktur dan layanan publik yang tidak sedikit. Wilayah ini juga berfungsi sebagai hinterland bagi Kota Pontianak, yang berarti banyak aktivitas ekonomi dan sosial yang saling terkait.

Kontribusi ekonomi Kubu Raya yang menduduki peringkat kedua terbesar di Kalimantan Barat menunjukkan potensi dan aktivitas ekonomi yang signifikan. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang menjadikan Kubu Raya salah satu wilayah terpadat di Kalimantan Barat, kebutuhan pembangunan di berbagai sektor terus meningkat. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang memadai dari provinsi sangat dibutuhkan untuk mengimbangi laju pertumbuhan ini.

Sujiwo juga menyoroti kondisi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dinilai masih terbatas, khususnya bantuan reguler dari eksekutif. Ia menyebutkan bahwa selama ini, anggaran yang diterima Kubu Raya lebih banyak bersumber dari pokok pikiran (pokir) DPRD yang bersifat penugasan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penyaluran bantuan pembangunan.

Menurut Sujiwo, prinsip keadilan dalam alokasi anggaran tidak berarti harus sama rata, melainkan harus proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing daerah. Ia menegaskan bahwa Kubu Raya tidak meminta perlakuan khusus, melainkan perhatian yang adil berdasarkan peran strategis dan kontribusinya.

Menanggapi desakan dari Bupati Kubu Raya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk menyalurkan bantuan pembangunan secara merata. Harisson menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam penyaluran bantuan.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bergilir antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat untuk memastikan pemerataan pembangunan dapat tercapai di seluruh wilayah. Harisson menambahkan bahwa aspirasi dari daerah, termasuk dari Kubu Raya, akan tetap ditampung dan dibahas lebih lanjut. Pembahasan ini bertujuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan yang paling mendesak dan relevan.

Melalui forum Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan akan terbangun kesepahaman yang kuat antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kesepahaman ini krusial untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat.

Sumber: AntaraNews