Tahukah Anda? Anggaran UMKM Ekraf Perlu Jawab Kebutuhan Rakyat, Bukan Sekadar Laporan!

Anggota DPR RI menyoroti alokasi Anggaran UMKM Ekraf yang dinilai belum menjawab kebutuhan riil masyarakat, menuntut evaluasi program agar lebih efektif dan berdaya saing.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Novita Hardini, menegaskan pentingnya alokasi anggaran bagi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) agar benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Novita dalam rapat kerja anggaran bersama kedua kementerian tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Kamis (4/9). Ia menyoroti bahwa dukungan anggaran yang ada saat ini masih jauh dari harapan dan belum mampu mengatasi persoalan di lapangan.

Menurut Novita, fokus pemerintah tidak seharusnya hanya terpaku pada pembangunan fisik semata, melainkan juga harus memperhatikan pengembangan ekosistem digital dan keberlanjutan operasional UMKM secara menyeluruh. Hal ini krusial untuk memastikan setiap program memberikan dampak nyata.

Evaluasi Program dan Tantangan UMKM di Lapangan

Novita Hardini secara spesifik mengkritik beberapa program yang, meskipun terlihat besar di atas kertas, namun di lapangan tidak efektif. Salah satu contoh yang disorot adalah keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM).

Banyak PLUT-KUMKM di berbagai daerah disebutnya hanya menjadi bangunan kosong tanpa pengawasan dan operasional yang optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program yang seharusnya memberdayakan pelaku UMKM.

Selain itu, Novita juga menyoroti praktik e-commerce yang saat ini masih merugikan pelaku UMKM. "Di lapangan, potongan e-commerce terhadap UMKM bisa mencapai 15 persen. Padahal aturan FAQ hanya menetapkan 8 persen. Ini jelas merugikan dan harus segera dievaluasi," tegas Novita.

Ia menekankan perlunya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik dan pendampingan digital bagi UMKM. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Mendorong Ekonomi Kreatif dan Anggaran Berbasis Efektivitas

Dukungan nyata juga harus diberikan kepada sektor ekonomi kreatif, khususnya industri perfilman yang memiliki potensi besar dalam mengangkat budaya lokal dan destinasi wisata. Novita berpendapat bahwa film bukan sekadar hiburan, melainkan juga pintu masuk untuk promosi pariwisata dan diplomasi budaya.

Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada target serapan anggaran semata. Efektivitas dan keberlanjutan program harus menjadi prioritas utama. Anggaran yang dialokasikan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Novita menekankan bahwa Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) 2026 harus mampu menjawab tantangan riil di lapangan. Ini mencakup isu royalti kreator digital, pengembangan perfilman budaya, hingga memastikan UMKM dapat tumbuh hidup dan memiliki daya saing yang kuat.

Pemerintah diharapkan dapat menyusun program yang tidak hanya menambah bangunan fisik, tetapi juga memberikan "nyawa" dalam pengelolaannya. Ini berarti memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sumber: AntaraNews