Erick Thohir Jamin Restrukturisasi BUMN Karya Tak Ganggu Pembangunan IKN

Danantara Indonesia menjamin tidak akan terjadi PHK selama proses konsolidasi bisnis (merger) antar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlangsung.

Alasan utamanya yakni, kondisi keuangan BUMN Karya yang dinilai masih rapuh.

Rencana Merger BUMN Karya dipastikan batal tahun ini dan diundur hingga 2026. Badan Pengelola Investasi Danantara mengungkap tunda karena kondisi keuangan BUMN Karya yang masih rapuh.

Erick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.

Pertama, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebenarnya telah menjalani restrukturisasi pada 2019 lalu.

Erick mengapresiasi upaya restrukturisasi Waskita Karya. Menurutnya, kerja keras perseroan selama dua tahun terakhir membuahkan hasil yang signifikan.

Konsolidasi Waskita Karya dan Hutama Karya membuat mereka tidak lagi saling berebut proyek.

7 BUMN Karya Bakal Dilebur jadi 3 Kluster Perusahaan, Ini Sederet Hal Harus Diperhatikan

Erick mengatakan, merger BUMN Karya membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun. Rencana ini akan masuk roadmap BUMN 2024-2034.

Data OJK: Sisa Utang BUMN Karya ke Bank Himbara Tembus Rp78 Triliun

Erick menyampaikan, penggabungan ketujuh perusahaan ini merupakan bentuk dari perbaikan tata kelola BUMN Karya.

Erick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pembangunan 324 unit hunian sementara (huntara) di kawasan Senen adalah langkah cepat pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

Langkah restrukturisasi yang diinisiasi BP BUMN dan Danantara merupakan upaya penting dalam memperkuat fondasi industri konstruksi.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama Danantara resmi menyerahkan 600 Hunian Sementara (Huntara) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada 9 Januari 2026, menandai langkah signifikan Waskita Karya dalam pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.

PT Adhi Karya (ADHI) tegaskan komitmen selesaikan Pembangunan Hunian Aceh Tamiang tepat waktu, hadirkan tempat tinggal layak bagi korban banjir. Bagaimana progresnya?

PT Hutama Karya (Persero) mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang, mengerahkan seluruh sumber daya demi target penyelesaian yang cepat dan layak huni.

Kementerian PU bergerak cepat mempercepat normalisasi Sungai Batang Sumpur di Tanah Datar, Sumatera Barat, pasca bencana guna memulihkan akses dan aktivitas masyarakat secara menyeluruh.

Otorita IKN menegaskan hingga kini tak ada rencana pembangunan IKN dihentikan.

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) gencar menekan angka pengangguran melalui Program Siap Kerja Kukar. Inisiatif ini telah melatih ribuan warga dengan keterampilan relevan industri, membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekono

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.