DPRD Jabar Dorong Evaluasi Menyeluruh Program Bantuan Pertanian Garut

Anggota DPRD Jawa Barat Ahab Sihabudin meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi program bantuan pertanian Garut setelah menerima keluhan petani terkait hama tikus dan kualitas benih padi yang buruk, mengancam ketahanan pangan lokal.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ahab Sihabudin, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi program bantuan pertanian di Kabupaten Garut. Desakan ini muncul setelah legislator tersebut menerima berbagai keluhan dari petani di lapangan, yang mengindikasikan adanya masalah serius dalam implementasi program tersebut. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan menemukan solusi tepat guna bagi keberlanjutan sektor pertanian di Garut.

Ahab Sihabudin menyampaikan bahwa temuan langsung di lapangan menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. Hal ini mencakup peninjauan ulang varietas benih yang diberikan serta identifikasi letak kesalahan dalam program yang berjalan. Pengawasan ini merupakan bagian dari agenda rutin DPRD Jabar untuk memantau penyelenggaraan pemerintahan dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Keluhan utama yang disampaikan petani mencakup masalah penanganan hama, khususnya hama tikus, yang menyebabkan penurunan drastis hasil panen. Selain itu, kualitas benih padi yang disalurkan juga menjadi sorotan, karena dinilai kurang menguntungkan dan tidak sesuai harapan petani. Persoalan ini menjadi krusial mengingat pentingnya peran Garut dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Keluhan Petani: Hama Tikus dan Penurunan Produktivitas

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Jawa Barat, khususnya di Daerah Pemilihan Kabupaten Garut yang meliputi Kecamatan Wanaraja, Karangpawitan, dan Sukawening, mengungkap laporan keluhan signifikan dari kalangan petani. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah serangan hama tikus yang masif di area pertanian. Hama ini dilaporkan menjadi penyebab utama berkurangnya hasil panen secara substansial.

Para petani di Garut saat ini disibukkan dengan upaya mengatasi dampak penurunan hasil panen akibat hama tikus yang merajalela. Kondisi ini secara langsung mengancam pendapatan petani dan stabilitas pasokan pangan lokal. Ahab Sihabudin menegaskan bahwa persoalan hama ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk menjaga produktivitas pertanian.

Dampak dari serangan hama tikus tidak hanya mengurangi kuantitas panen, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi petani. Oleh karena itu, evaluasi program bantuan pertanian Garut harus mencakup strategi penanganan hama yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mencari solusi inovatif agar petani tidak terus menerus merugi.

Kualitas Benih Padi dan Harapan Petani

Selain masalah hama, persoalan lain yang mengemuka adalah kualitas benih padi yang disalurkan melalui program bantuan. Petani mengeluhkan bahwa benih padi yang diterima memiliki kualitas yang jelek, sehingga hasilnya tidak cukup menguntungkan seperti yang diharapkan. Kualitas benih yang buruk secara langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan pada akhirnya, kuantitas serta kualitas panen.

Ahab Sihabudin menekankan bahwa bantuan benih padi di masa mendatang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk memastikan penyediaan varietas benih padi yang berkualitas tinggi agar petani dapat memperoleh keuntungan optimal dari hasil panen mereka. Kualitas benih merupakan faktor fundamental dalam keberhasilan budidaya padi.

Temuan terkait kualitas benih ini akan segera menjadi pembahasan di DPRD Jawa Barat, meskipun masalah ini tidak berada di komisi Ahab Sihabudin secara langsung. Namun, sebagai perwakilan daerah pemilihan Garut, ia berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi ini dalam rapat-rapat DPRD. Hal ini menunjukkan keseriusan legislator dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan petani di wilayahnya.

Ketahanan Pangan dan Peran Pemerintah Pusat

Persoalan pertanian, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas pemerintah. Ahab Sihabudin menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan setiap persoalan yang dialami petani, mulai dari masalah benih hingga serangan hama. Apalagi, pemerintah pusat saat ini sedang gencar menggalakkan program swasembada pangan.

Kondisi di Garut, dengan adanya hama tikus yang merajalela dan benih padi berkualitas rendah, dapat menghambat tercapainya target swasembada pangan nasional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini. Program-program bantuan harus dievaluasi dan disesuaikan agar sejalan dengan tujuan menjaga ketahanan pangan.

Dukungan terhadap ketahanan pangan tidak hanya datang dari program kementerian, tetapi juga dari berbagai pihak. Misalnya, Polres Garut juga turut mendukung swasembada pangan nasional dengan program penanaman jagung serentak di lahan seluas 37,88 hektare. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menjaga ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi dan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap program yang dijalankan.

Sumber: AntaraNews