DPRD Babel

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak perusahaan kelapa sawit untuk mematuhi kesepakatan harga TBS Sawit. Desakan ini muncul setelah banyaknya keluhan petani yang merasa dirugikan oleh harga beli yang murah, padahal mereka adalah penyumbang eko

DPRD dan Pemprov Bangka Belitung bersepakat mengusulkan penundaan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) karena kekhawatiran dampak pada pengurangan PPPK dan kondisi APB

PT PLN (Persero) UIW Kepulauan Bangka Belitung menjamin **kesiapan listrik PLN Babel** aman selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, dengan cadangan daya mencukupi dan infrastruktur terawat.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menegaskan hasil reses DPRD menjadi fondasi utama dalam merumuskan Kebijakan Pembangunan Bangka Belitung yang berpihak pada rakyat, memastikan aspirasi masyarakat terwujud dalam program daerah.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang timah.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen perkuat legalitas tambang rakyat dengan Raperda IPR, janji kepastian hukum bagi penambang. Apa dampaknya bagi masa depan pertambangan di Babel?

DPRD Babel fasilitasi warga Membalong untuk mendapatkan hak plasma kelapa sawit dari perusahaan perkebunan. Langkah ini respons keluhan warga yang bertahun-tahun belum tuntas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kawal serius permintaan petani Bangka Selatan ke Kementerian Pertanian terkait masalah irigasi. Debit air menurun drastis, mengancam produktivitas padi dan ketahanan pangan daerah. A

Kemenkum Babel perkuat sinergi dengan Pemda dan DPRD Bangka Belitung demi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Simak langkah konkretnya!

Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel akan membangun Rumah Sakit Jantung dan Stroke untuk meningkatkan layanan kesehatan. Penasaran bagaimana ini akan mengubah wajah layanan medis di Babel?

DPRD Bangka Belitung melobi KSOP untuk menghentikan aktivitas pengangkatan bangkai kapal di Tanjungpura. Mengapa nelayan menolak dan apa dampaknya pada ekosistem laut?