Dibatalkan MA, Donald Trump Langsung Umumkan Tarif Global Baru 10%

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengkritik keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan beberapa tarif perdagangan yang telah diterapkan.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada malam Jumat, 20 Februari 2026, telah menandatangani perintah eksekutif yang mengimplementasikan tarif global baru sebesar 10%. Keputusan ini diambil Trump hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan bea masuk "timbal balik" yang sebelumnya diterapkannya, yang merupakan pukulan besar bagi agenda perdagangannya.

"Tarif pasal 122 akan berlaku hampir segera," ungkap Trump melalui unggahan di Truth Social.

Tarif ini diterapkan di atas bea masuk yang masih berlaku setelah keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif yang diterapkan Trump menggunakan Undang-Undang Kekuasan Ekonomi Darurat Internasional atau International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Pada konferensi pers di Gedung Putih yang berlangsung pada siang hari Jumat, Trump mengkritik keputusan 6-3 yang sangat mengecewakan tersebut.

"Saya malu dengan beberapa anggota pengadilan, benar-benar malu karena tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar untuk negara kita," tegas Trump.

Putusan tersebut membatalkan dasar hukum bagi banyak tarif yang menurut Trump sangat vital bagi perekonomian Amerika Serikat dan untuk menghidupkan kembali basis manufaktur yang semakin menurun. Tarif timbal balik yang diterapkan Trump, serta bea masuk terkait perdagangan narkoba, sama-sama bergantung pada interpretasi luas pemerintahannya terhadap IEEPA.

Namun, mayoritas hakim Mahkamah Agung memutuskan pada hari Jumat bahwa IEEPA "tidak memberi wewenang kepada Presiden untuk mengenakan tarif."

Sebuah pejabat Gedung Putih menyampaikan kepada CNBC bahwa tarif global baru sebesar 10%, yang berlaku selama 150 hari, secara efektif akan menggantikan bea masuk yang ditetapkan oleh IEEPA. Hal ini dapat mengarah pada tarif AS yang lebih rendah bagi beberapa negara yang telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan pemerintahan Trump, atau yang sedang dalam proses negosiasi perdagangan.

Ini dikarenakan banyak negara dan wilayah tersebut sebelumnya telah menghadapi tarif AS yang lebih tinggi dari 10% sebagai bagian dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh, Uni Eropa telah menyetujui tarif sebesar 15% dalam kesepakatan perdagangannya dengan AS.

Akan Berpengaruh Terhadap China

Tarif yang dikenakan sebagian besar didasarkan pada IEEPA, sehingga tarif tersebut dibatalkan setelah keputusan Mahkamah Agung. Perubahan ini dapat memberikan dampak besar bagi China, yang kini menghadapi dua tarif AS berbasis IEEPA sebesar 10% di samping bea masuk 25% yang masih berlaku.

Menurut seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara kepada CNBC, tarif IEEPA tersebut akan digantikan oleh tarif global baru yang diusulkan oleh Trump, sehingga total tarif untuk China menjadi 35%. Trump menegaskan bahwa ia akan menemukan cara lain untuk menerapkan tarif tanpa memerlukan persetujuan dari Kongres.

Pejabat Gedung Putih juga menyatakan bahwa seiring dengan upaya pemerintah untuk menggunakan jalur tarif legal yang tambahan, tarif yang dikenakan pada masing-masing negara mungkin akan kembali meningkat.

"Saya tidak harus. Saya berhak untuk memberlakukan tarif," jawab Trump ketika ditanya dalam konferensi pers pada hari Jumat mengenai alasannya tidak ingin bekerja sama dengan lembaga legislatif.

Pernyataan Trump sering kali berkisar antara sikap menantang dan tajam. Ia bahkan mengkritik Hakim Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett, yang ia pilih, setelah mereka memberikan suara bersama mayoritas.

"Saya pikir keputusan mereka mengerikan," ungkap Trump.

"Saya pikir ini memalukan bagi keluarga mereka, Anda ingin tahu yang sebenarnya. Mereka berdua."

Tarif Baru Trump Dibatasi 150 Hari, Perpanjangan Harus Lewat Kongres

Perintah tarif yang baru ini merujuk pada Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. Berdasarkan undang-undang tersebut, tarif yang ditetapkan hanya dapat berlaku selama 150 hari, dan untuk perpanjangan, diperlukan persetujuan dari Kongres.

Saat ditanya dalam konferensi pers mengenai batas waktu tersebut serta proses mendapatkan persetujuan Kongres, Trump menyatakan, "Kita berhak melakukan hampir semua yang kita inginkan." 

Selain itu, Trump menegaskan bahwa semua tarif yang ada berdasarkan undang-undang yang dikenal sebagai Pasal 232 dan Pasal 301 akan tetap "berlaku sepenuhnya."

Pemerintahan Trump juga memanfaatkan Pasal 301 untuk memulai beberapa investigasi terhadap kemungkinan praktik perdagangan yang tidak adil, yang bisa berujung pada penerapan tarif baru. Sebagian besar pendapatan tarif yang diperoleh oleh AS pada tahun lalu berasal dari bea masuk IEEPA. Pada hari Jumat, Trump mengatakan, "Alternatif lain sekarang akan digunakan untuk menggantikan yang ditolak secara keliru oleh pengadilan."

"Kita akan mendapatkan lebih banyak uang, dan kita akan jauh lebih kuat karenanya," tambahnya.

Menteri Keuangan Scott Bessent menjelaskan bahwa pemerintah akan mengganti tarif IEEPA yang ditolak dengan memanfaatkan sejumlah undang-undang tarif yang sudah ada. Menurut Bessent, melakukan hal ini "akan menghasilkan pendapatan tarif yang hampir tidak berubah pada tahun 2026," dan menegaskan bahwa "tidak seorang pun boleh mengharapkan pendapatan tarif akan turun."