Data OJK: Nilai Transaksi Aset Kripto Mencapai Rp32,31 Triliun pada Juni 2025

OJK juga telah menyetujui perizinan 29 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto.

Jumlah Investor Kripto Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan signifikan hingga November 2025, mencapai 19,56 juta konsumen, meskipun nilai transaksi bulanan sempat menurun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total nilai Transaksi Kripto OJK 2025 mencapai Rp482,23 triliun. Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, jumlah investor aset kripto di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Secara akumulatif aktivitas transaksi kripto selama 2025 masih berada pada level yang besar meskipun mengalami koreksi secara tahunan.

Ini menandakan kepercayaan publik terhadap aset digital tetap kuat di tengah dinamika pasar.

Penurunan nilai transaksi ini tidak serta-merta mencerminkan melemahnya pasar.

Penguatan ini mencerminkan ketahanan pasar terhadap tekanan eksternal dan optimisme investor terhadap prospek perekonomian domestik.

Per Oktober 2024, jumlah total investor berada dalam tren meningkat dengan total 21,63 juta investor.

Nilai transaksi aset kripto domestik mengalami peningkatan yang signifikan di sepanjang tahun 2024, yakni mencapai Rp426,69 triliun.

Untuk nilai transaksi aset kripto juga mengalami pertumbuhan dari Rp42,34 triliun per Juli 2024 menjadi Rp48 triliun pada Agustus 2024.

OJK juga tengah menyusun cyber security guideline yang akan diterapkan di sektor IAKD, termasuk untuk aset kripto.

Keikutsertaan OJK dalam LCAW 2026 merupakan bagian dari penguatan pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim, serta penguatan ekosistem pasar karbon.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, gencar memperkuat Literasi Pasar Modal Syariah Nagan Raya guna meningkatkan pemahaman generasi muda dalam berinvestasi saham dan mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Kondisi tersebut antara lain ditopang Posisi Devisa Neto (PDN) rendah dan berada jauh di bawah ambang batas ditetapkan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan keputusan ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita 41 aset diduga terkait tindak pidana perbankan syariah BPRS GP Medan. Langkah ini wujud penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, menekankan pentingnya data akurat untuk perencanaan pembangunan daerah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan dukungan APBN Rp137,89 miliar untuk Sensus Ekonomi 2026 NTT. Anggaran ini vital untuk data akurat demi pembangunan daerah.

Lembaga riset NEXT Indonesia Center mengungkapkan adanya pergeseran signifikan penyaluran kredit perbankan nasional ke sektor produktif, menandakan optimisme ekonomi dan investasi jangka panjang.

Kemenperin optimis pengesahan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri akan mengakselerasi ekonomi dan menyelesaikan masalah pasokan serta harga gas industri.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Sensus Ekonomi 2026 Lampung sangat strategis sebagai landasan merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa sistem keuangan Indonesia memiliki mekanisme anti pencucian uang yang kuat, menepis kekhawatiran terkait keamanan Obligasi Pemerintah.