Cukai Minuman Berpemanis Batal Berlaku Pada 2025, Ini Alasannya

Nirwala menjelaskan, secara prinsip, cukai adalah pajak objektif yang dikenakan pada barang yang memenuhi salah satu kriteria menurut ketentuan cukai.

Koalisi organisasi kesehatan mendesak pemerintah segera terapkan Cukai Minuman Berpemanis (MBDK) mulai 2026 demi lindungi masyarakat dari penyakit tidak menular (PTM). Mengapa kebijakan ini krusial?

Pihak Bea dan Cukai akan mencari alternatif untuk tetap memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemerintah dan DPR sepakat memberlakukan cukai minuman berpemanis (MBDK) mulai 2026. Namun, besaran tarif cukai minuman berpemanis ini masih dalam tahap pembahasan intensif, memicu rasa penasaran publik.

Penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Mengingat pengenaan cukai minuman berpemanis tersebut harus memperhatikan kondisi perekonomian saat ini.

Jika daya beli masyarakat menurun maka industri minuman berhak mendapatkan insentif untuk menggenjot daya beli.

Hal itu dampak dari rencana Kementerian Keuangan yang akan menerapkan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

Triyono khawatir kenaikan harga minuman manis dalam kemasan nantinya akan membebani daya beli masyarakat.

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada 2024 ini perlu disambut baik karena manfaat kesehatan yang mungkin diberikannya.

Bea Cukai Makassar berhasil menyita 17,8 juta batang rokok ilegal dalam operasi Januari-April 2026, menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp18,18 miliar. Simak detail penindakan rokok ilegal dan barang ilegal lainnya yang berhasil diungkap.

Kantor Bea Cukai NTT berhasil menyetor Rp682,8 juta ke kas negara hingga Februari 2026, mencapai 21,19 persen dari target tahunan. Capaian ini menunjukkan kinerja positif Bea Cukai NTT dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Bea Cukai Langsa gencar edukasi masyarakat di Aceh tentang bahaya peredaran rokok ilegal dan konsekuensi hukumnya. Sosialisasi ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan penerimaan negara.

Kantor Wilayah Bea Cukai Banten mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp975,48 miliar hingga Januari 2026, mencapai 5,64 persen dari target APBN. Angka ini menunjukkan kinerja awal yang signifikan untuk Penerimaan Bea Cukai Banten.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya praktik gratifikasi Bea Cukai yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dengan miliaran rupiah disita dari rumah aman untuk memancing rasa penasaran pembaca.

Kantor Bea Cukai Tegal terus mengintensifkan Operasi Gempur Rokok Ilegal di wilayah eks Keresidenan Pekalongan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yang masih tinggi dan merugikan negara.

Program ini merupakan terobosan inovatif untuk menggeser metode jaminan cetak konvensional menjadi sepenuhnya terdigitalisasi demi percepatan layanan.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat (Karantina Kalbar) memperkuat sinergi lintas sektor guna mencegah perdagangan satwa liar ilegal dan ancaman zoonosis di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Rokok ilegal tersebut ditemukan diangkut menggunakan truk Fuso Hino bernomor polisi BE 8176 NBB yang kini telah diamankan untuk proses lebih lanjut.

Indonesia menganut rezim kepabeanan seperti kebanyakan negara yang lebih berfokus mengatur barang impor.

Menurut data Ditjen Bea Cukai, pada keberangkatan haji 2025, produk garmen jadi yang paling banyak dibawa pulang jemaah asal Indonesia.

Bea Cukai tetapkan batas kiriman jemaah haji bebas pajak maksimal USD 3.000 dalam dua kali pengiriman. Lebih dari itu dikenakan bea masuk dan PPN.