LIVE

Siap-Siap, Cukai Minuman Berpemanis Diterapkan Mulai Pertengahan Tahun 2025

Penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

cukai minuman berpemanis
Konferensi Pers Bea Cukai
Konferensi Pers Bea Cukai (merdeka.com)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai menyebut bahwa kebijakan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) akan mulai diterapkan pada semester II tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk pengendalian konsumsi gula tambahan di masyarakat.

"Itu direncanakan kalau sesuai jadwal semester II-2025," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan pengguna jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (10/1).

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), syarat agar suatu barang menjadi objek cukai baru adalah pencantumannya dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN).

"Perlu kita ingat di UU HPP syarat untuk menjadi barang kena cukai baru adalah dicantumkan dalam UU APBN, kan sudah tinggal nanti kita sampaikan ke komisi yg membidangi keuangan," jelasnya.

Nirwala juga menegaskan penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan teknis dari Direktorat Jenderal. Inti dari kebijakan ini adalah mengendalikan konsumsi gula tambahan, bukan konsumsi utama seperti gula dari makanan pokok contohnya nasi.

"Kalau konsumsi utama kalau nasi itu gulanya tinggi. Penekannya disini emngurangi konsumsi gula tambahan," tegas dia.

Prinsip Utama Kebijakan Cukai

Prinsip utamanya adalah menetapkan ambang batas (threshold) konsumsi gula tambahan, yang akan dirumuskan lebih lanjut dalam PP. Barang yang berada di bawah ambang batas akan dikecualikan dari cukai, sedangkan yang melebihi batas tersebut akan dikenakan cukai.

"Di bawah itu nggak kena, di atas itu baru ken (Pajak)," imbuhnya.

Selain itu, dia menjelaskan batasan barang kena cukai pada MBDK harus jelas, termasuk jenis barang yang dibebaskan, barang yang tidak dikenakan pungutan, dan mekanisme pengawasannya, yang semuanya akan diatur sesuai dengan ketentuan ekonomi terkait barang kena cukai.

"Tentunya jelas batasan barang kena cukai itu, MBDK itu batasannya harus jelas, apa yang dibebaskan, apa yang tidak dipungut, bagaimana pengawasannya, itu ketentuan ekonomi barang kena cukai tadi," Nirwala mengakhiri.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil PSBS Biak vs Persija Jakarta: Gol Semata Wayang Maxwell Benamkan Badai Pasifik

{{caption}}
JK Buka Suara soal Dilaporkan ke Polisi terkait Isi Ceramah di UGM

{{caption}}
Real Madrid, Masa Depan Arbeloa, dan Keputusan yang Dipertanyakan

{{caption}}
Mendagri Tito Dampingi Prabowo dalam Kursus Pemantapan Kepemimpinan Ketua DPRD Se-Indonesia

{{caption}}
Real Madrid vs Barcelona dalam Perburuan Wonderkid Espanyol

{{caption}}
Barcelona Atur Siasat Boyong Alessandro Bastoni, Korbankan Jebolan La Masia

Topik Terkait
{{caption}}
Fakta Mengejutkan: 73% Kematian Akibat PTM, Koalisi Desak Pemerintah Terapkan Cukai Minuman Berpemanis Mulai 2026

Koalisi organisasi kesehatan mendesak pemerintah segera terapkan Cukai Minuman Berpemanis (MBDK) mulai 2026 demi lindungi masyarakat dari penyakit tidak menular (PTM). Mengapa kebijakan ini krusial?

Obesitas
{{caption}}
Ini Kata Menkeu Purbaya soal Rencana Penerapan Cukai Minuman Berpemanis pada 2026

Pihak Bea dan Cukai akan mencari alternatif untuk tetap memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Cukai Minuman Berpemanis
{{caption}}
Tahukah Anda? Cukai Minuman Berpemanis Akan Diberlakukan pada 2026, Tarif Masih Dibahas DPR dan Pemerintah

Pemerintah dan DPR sepakat memberlakukan cukai minuman berpemanis (MBDK) mulai 2026. Namun, besaran tarif cukai minuman berpemanis ini masih dalam tahap pembahasan intensif, memicu rasa penasaran publik.

Cukai Minuman Berpemanis
{{caption}}
Cukai Minuman Berpemanis Batal Berlaku Pada 2025, Ini Alasannya

Implementasi kebijakan ini direncanakan pada semester kedua tahun 2025.

Cukai
{{caption}}
Prabowo-Gibran Targetkan Penerimaan Cukai Minuman Berpemanis Rp3,8 Triliun di 2025

Mengingat pengenaan cukai minuman berpemanis tersebut harus memperhatikan kondisi perekonomian saat ini.

cukai minuman manis
{{caption}}
Daya Beli Masyarakat Turun, Menperin Dorong Insentif bagi Industri Minuman

Jika daya beli masyarakat menurun maka industri minuman berhak mendapatkan insentif untuk menggenjot daya beli.

Cukai Minuman Berpemanis
{{caption}}
Curhat ke Kemenperin, Pengusaha Cemas Soal Rencana Cukai Minuman Berpemanis

Para pengusaha cemas jika pengenaan cukai minuman berpemanis bakal merubah komposisi dari produk yang ada.

Cukai Minuman Berpemanis
{{caption}}
Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan Dianggap Mampu Lindungi Pola Konsumsi Masyarakat

Penerapan cukai minuman berpemanis bisa menjadi cara untuk lindungi pola konsumsi dan kesehatan masyarakat.

Cukai
{{caption}}
Siap-Siap, Harga Minuman Manis Kemasan Bakal Naik Akibat Kebijakan Pemerintah Ini

Triyono khawatir kenaikan harga minuman manis dalam kemasan nantinya akan membebani daya beli masyarakat.

Cukai
{{caption}}
Segera Diterapkan di 2024, Ketahui Pentingnya Penerapan Cukai Minuman Berpemanis

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada 2024 ini perlu disambut baik karena manfaat kesehatan yang mungkin diberikannya.

Cukai Minuman Berpemanis
{{caption}}
Kemenkeu Janji Tak akan Kenakan Cukai Minuman Berpemanis Bagi Pedagang Es Pinggir Jalan

Pemerintah masih menggodok aturan pengenaan cukai produk.

Cukai
{{caption}}
Pemerintah Keluarkan Aturan Baru tentang Barang Kena Cukai, Termasuk Minuman Beralkohol

Pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang barang kena cukai.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
Siap-Siap, Harga Minuman Berpemanis dalam Kemasan Bakal Naik 30 Persen

Pengenaan cukai berpotensi mengerek harga jual minuman berpemanis. Bahkan, kenaikan harga bisa menyentuh hingga 30 persen.

cukai
{{caption}}
Minuman Kemasan Dianggap Hanya Memberi Rasa Manis Tanpa Kandungan Nutrisi di Dalamnya

Minuman kemasan dengan rasa manis tidak memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat.

cukai minuman berpemanis
{{caption}}
Dampak Rencana Penerapan Cukai 2025, Produksi Minuman Berpemanis dalam Kemasan Ajlok Bulan Ini

Hal itu dampak dari rencana Kementerian Keuangan yang akan menerapkan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

cukai
{{caption}}
Prabowo Bakal Umumkan Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen dan Cukai Minuman Berpemanis Usai Pelantikan

Ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih.

cukai minuman berpemanis
{{caption}}
Sebut Bakal Ada PHK, Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Pembahasan Cukai Minuman Berpemanis

Pengusaha memang menaruh perhatian lebih terhadap pungutan cukai untuk minuman berpemanis.

apindo
{{caption}}
Ramai-Ramai Pengusaha Protes Pemerintah, Pertanyakan Urgensi Wacana Kenaikan Cukai Minuman Berpemanis

Minuman berpemanis dianggap sebagai pemicu penyakit diabetes, pengusaha berikan data lain.

cukai minuman berpemanis
{{caption}}
BCA Raih Empat Penghargaan Mitra SUN Terbaik dari Kemenkeu, Perkuat Pasar Keuangan Nasional

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menunjukkan dominasinya di pasar keuangan dengan meraih empat penghargaan bergengsi dari Kemenkeu sebagai Mitra Distribusi dan Dealer Utama SUN, menegaskan komitmennya terhadap pembangunan nasional.

bca
{{caption}}
Pelaporan SPT DJP Capai 11,29 Juta, Kemenkeu Targetkan 15 Juta Hingga Akhir April

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat Pelaporan SPT DJP Tahunan telah mencapai 11,29 juta hingga 16 April 2026. Simak target dan imbauan penting dari Kementerian Keuangan.

batas waktu spt
{{caption}}
DJBC Aceh Imbau Calon Haji Pedomani Ketentuan Barang Bawaan Haji Demi Kelancaran Kepulangan

Kantor Wilayah DJBC Aceh mengingatkan calon jemaah haji untuk memahami Ketentuan Barang Bawaan Haji sesuai PMK terbaru, demi kelancaran proses kepulangan dan menghindari kendala di bandara.

barang bawaan
{{caption}}
KPK Ungkap Enam Barang yang Disita dari Faizal Assegaf Terkait Kasus Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan enam barang yang disita dari Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri Faizal Assegaf. **Penyitaan KPK Faizal Assegaf** ini diduga kuat terkait kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

alat elektronik
{{caption}}
BI Komitmen Penuh Optimasi Operasi Moneter Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Gejolak Global

Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmen penuh dalam optimasi operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, merespons depresiasi akibat ketidakpastian global dan konflik geopolitik.

bank indonesia
{{caption}}
Pemerintah Indonesia Matangkan Insentif Kendaraan Listrik, Percepat Adopsi Nasional

Pemerintah Indonesia tengah serius mempertimbangkan Insentif Kendaraan Listrik, berdiskusi dengan regulator dan industri untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

gaikindo