Pemerintah Keluarkan Aturan Baru tentang Barang Kena Cukai, Termasuk Minuman Beralkohol

Pemerintah dan DPR sepakat memberlakukan cukai minuman berpemanis (MBDK) mulai 2026. Namun, besaran tarif cukai minuman berpemanis ini masih dalam tahap pembahasan intensif, memicu rasa penasaran publik.

Barang-barang yang termasuk dalam daftar negatif tetap akan diperlakukan sebagai barang impor umum dan akan dikenakan bea masuk.

Penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Saat ini, barang yang dikenakan cukai baru mencakup tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Untuk komoditas besi dan baja dan tekstil dan produk tekstil (TPT) sekarang menggunakan laporan surveyor (LS) dalam negeri untuk bisa keluar dari pelabuhan

Permendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas dll.

Aturan ini sebetulnya telah lama keluar atau sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Kelebihan membawa barang dari luar negeri bisa dimusnahkan.

Bea Cukai terus menjaga optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja pelayanan

Bea Cukai mencatat bahwa sebagian besar barang kiriman berasal dari penyelenggara perdagangan melalui online shop

Barang hasil cukai ilegal di Jawa Timur merugikan negara hingga Rp10 triliun.

Kemenkeu mengubah aturan tentang penerbitan, pembekuan, dan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan pelaporan ekspor SDA ini bertujuan perkuat pengawasan dan cegah praktik curang.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut memperkuat sinergi dengan masyarakat untuk menekan peredaran narkoba, khususnya di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara yang rawan jalur masuk barang haram tersebut.

Di tengah ketidakpastian global, kinerja APBN Regional Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan positif hingga April 2026, didorong konsumsi domestik dan sektor industri yang menjaga ketahanan ekonomi Kalbar.

KPU Bea Cukai Tanjung Priok optimis dapat terus menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan akuntabel.

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) diprediksi membawa dampak positif bagi investor pasar modal. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yakin DSI tingkatkan transparansi dan profitabilitas perusahaan ekspor.

Kementerian Keuangan memberikan Insentif Pajak DHE SDA hingga 0 persen bagi eksportir sumber daya alam yang patuh menempatkan devisa hasil ekspornya di sistem keuangan domestik, mendorong repatriasi dan kepatuhan.

Danantara Indonesia bersiap mengumumkan tim Manajemen DSI pekan depan, menandai langkah penting dalam pengawasan ekspor komoditas strategis nasional yang bertujuan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Penasaran siapa saja yang akan memimpin?

Simak kebijakan terbaru Kementerian Keuangan yang memberikan Insentif Pajak DHE hingga 0 persen bagi eksportir Sumber Daya Alam yang menempatkan devisanya di dalam negeri, berlaku mulai 1 Juni 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga hakim pada Selasa (26/5) untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi serta aset terkait tersangka dugaan suap sengketa lahan di Depok.

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.