Daya Beli Masyarakat Turun, Menperin Dorong Insentif bagi Industri Minuman

Koalisi organisasi kesehatan mendesak pemerintah segera terapkan Cukai Minuman Berpemanis (MBDK) mulai 2026 demi lindungi masyarakat dari penyakit tidak menular (PTM). Mengapa kebijakan ini krusial?

Pihak Bea dan Cukai akan mencari alternatif untuk tetap memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemerintah dan DPR sepakat memberlakukan cukai minuman berpemanis (MBDK) mulai 2026. Namun, besaran tarif cukai minuman berpemanis ini masih dalam tahap pembahasan intensif, memicu rasa penasaran publik.

Implementasi kebijakan ini direncanakan pada semester kedua tahun 2025.

Penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Mengingat pengenaan cukai minuman berpemanis tersebut harus memperhatikan kondisi perekonomian saat ini.

Hal itu dampak dari rencana Kementerian Keuangan yang akan menerapkan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

Para pengusaha cemas jika pengenaan cukai minuman berpemanis bakal merubah komposisi dari produk yang ada.

GAPMMI meminta kejelasan maksud pemerintah dalam rencana pengenaan cukai minuman berpemanis.

Triyono khawatir kenaikan harga minuman manis dalam kemasan nantinya akan membebani daya beli masyarakat.

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada 2024 ini perlu disambut baik karena manfaat kesehatan yang mungkin diberikannya.

Pengenaan cukai berpotensi mengerek harga jual minuman berpemanis. Bahkan, kenaikan harga bisa menyentuh hingga 30 persen.

Minuman kemasan dengan rasa manis tidak memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat.

Ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih.

Pengusaha memang menaruh perhatian lebih terhadap pungutan cukai untuk minuman berpemanis.

Penerapan cukai minuman berpemanis bisa menjadi cara untuk lindungi pola konsumsi dan kesehatan masyarakat.

Minuman berpemanis dianggap sebagai pemicu penyakit diabetes, pengusaha berikan data lain.

Menurut Agus, dukungan fiskal maupun non-fiskal untuk sektor otomotif bukan lagi opsi, melainkan keharusan.

Program industri halal ini bukan semata-mata masalah ekonomi. Namun juga perang dagang antara Indonesia dengan negara kompetitor lain, semisal Malaysia.

Agus menilai ekspansi ini menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan tekstil dan produk tekstil (TPT).

Menteri Perindustrian mengusulkan program mobil nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk percepatan. Akankah Indonesia segera memiliki mobil buatan sendiri?

Menteri Perindustrian mendukung Beiken Energy Group dari China untuk mengembangkan proyek hilirisasi batu bara menjadi produk kimia di Indonesia, demi memperkuat industri nasional.

Keputusan akhir akan berada di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.