Ini Kata Menkeu Purbaya soal Rencana Penerapan Cukai Minuman Berpemanis pada 2026

Menkeu Purbaya menegaskan, bakal mengkaji penerapan cukai minuman berpemanis yang di 2026 ditargetkan menyumbang penerimaan Rp7 triliun.

Menkeu Purbaya akan menerapkan pajak atau cukai tambahan jika perekonomian Indonesia sudah stabil dan tumbuh sebesar 6 persen.

Nirwala menjelaskan, secara prinsip, cukai adalah pajak objektif yang dikenakan pada barang yang memenuhi salah satu kriteria menurut ketentuan cukai.

Koalisi organisasi kesehatan mendesak pemerintah segera terapkan Cukai Minuman Berpemanis (MBDK) mulai 2026 demi lindungi masyarakat dari penyakit tidak menular (PTM). Mengapa kebijakan ini krusial?

Pemerintah dan DPR sepakat memberlakukan cukai minuman berpemanis (MBDK) mulai 2026. Namun, besaran tarif cukai minuman berpemanis ini masih dalam tahap pembahasan intensif, memicu rasa penasaran publik.

Implementasi kebijakan ini direncanakan pada semester kedua tahun 2025.

Penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Mengingat pengenaan cukai minuman berpemanis tersebut harus memperhatikan kondisi perekonomian saat ini.

Jika daya beli masyarakat menurun maka industri minuman berhak mendapatkan insentif untuk menggenjot daya beli.

Triyono khawatir kenaikan harga minuman manis dalam kemasan nantinya akan membebani daya beli masyarakat.

Pemerintah masih menggodok aturan pengenaan cukai produk.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.

Pengenaan cukai berpotensi mengerek harga jual minuman berpemanis. Bahkan, kenaikan harga bisa menyentuh hingga 30 persen.

Minuman kemasan dengan rasa manis tidak memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat.

Hal itu dampak dari rencana Kementerian Keuangan yang akan menerapkan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

Ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih.

Pengusaha memang menaruh perhatian lebih terhadap pungutan cukai untuk minuman berpemanis.

Para pengusaha cemas jika pengenaan cukai minuman berpemanis bakal merubah komposisi dari produk yang ada.

Pembentukan Satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pimpinan Sidang Pleno, Rahman Pina, mengetuk palu sidang setelah mendapatkan kesepakatan bulat dari seluruh peserta Mubes.

JCH difabel, Saifuddin HM Abd Muin Saideng mengaku bersyukur bisa berangkat haji bersama empat orang keluarganya. Ia mengaku mendaftar haji sejak tahun 2014.

Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan proses analisis dilakukan secara ilmiah dan akurat.

Para pelaku membakar pos polisi dan videotron menggunakan bom molotov. Mereka memiliki perannya masing-masing dalam beraksi.

Kini, pengembangan masih dilakukan oleh polisi dengan memeriksa CCTV dan ponsel para pelaku.